Sawit Indonesia – Sistem Plasma Ala KJP Cipta Prima Sejahtera

Tak sekadar mencari  keuntungan, Koperasi Jasa Profesi (KJP) Cipta Prima Sejahtera berkomitmen memberdayakan potensi  ekonomi dan sosial masyarakat  di daerah. Koperasi ini memiliki formula  pembangunan kebun plasma sawit yang jauh berbeda dengan model konvensional. Langkah ini diambil untuk mensiasati minimnya lahan dan meninimalkan konflik dengan masyarakat.  

Semakin terbatasnya sumber daya lahan yang sesuai dijadikan perkebunan kelapa sawit, membuat pelaku usaha harus bekerja keras untuk mencari  lahan. Belum lagi, tanggapan negatif yang datang dari masyarakat kerap mempersulit pembukaan dan pengembangan lahan baru. Hilmi Hasan, Ketua KJP Cipta Prima Sejahtera, berupaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan kebun sawit dengan cara  menggunakan sistem plasma perkebunan. Kendati demikian, koperasi yang berpusat di  Banjarmasin ini tidak menggunakan model plasma konvensional seperti yang digunakan perkebunan kelapa sawit  pada umumnya.

Hilmi Hasan menjelaskan pihaknya merangkul seluruh komponen masyarakat dalam pengembangan lahan kelapa sawit. Untuk menarik masyarakat, pola transparansi  telah  dilakukan  semenjak  sosialisasi awal. Misalkan saja, pihak koperasi akan  memberikan rincian laporan  keuangan untuk  pengembangan lahan sawit. 

Semenjak sosialisasi, KJP Cipta Prima Sejahtera sudah melakukan tranparansi laporan keuangan supaya anggota dapat mengetahui  pengeluaran dana pembangunan lahan sawit. Selain itu, masyarakat akan memperoleh akses untuk melihat laporan keuangan terkait pembangunan kebun sawit. “Cara ini ditempuh supaya tidak ada unsur keraguan dalam masyarakat,” ujar Hilmi. 

Ke depan, KJP Cipta Prima Sejahtera menargetkan penambahan lahan  seluas 20 ribu hektare. Saat ini,  baru diperoleh lahan berstatus izin arahan seluas 2.750 hektare di daerah Kapuas. Hilmi menuturkan proses pengajuan izin lebih mudah karena telah merangkul seluruh komponen masyarakat, sehingga mereka sendiri yang meminta percepatan izin kepada pemerintah daerah. Tak hanya itu, koperasi sedang mengurus izin lokasi lahan di Kapuas Barat seluas 6.400 hektare. Potensi lahan di daerah tersebut diperkirakan mencapai 18.000-20.000 hektare. 

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebun sawit karena KJP Cipta Prima Sejahtera berani membantu pembiayaan di awal. Hilmi Hasan mengatakan KJP Cipta Prima Sejahtera berani menanggung kebutuhan biaya sebesar 50% ketika lahan sawit baru akan dibangun. Langkah ini diambil karena masyarakat sering kali terhambat masalah permodalan untuk membangun lahan sawit. Bantuan lain yang diberikan pengelolaan lahan yang akan dijalankan pihak  koperasi dengan memanfaatkan tenaga pekerjanya. 

“Kebijakan  yang diambil koperasi ini akan sangat efektif untuk meminimalkan konflik dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Sebab, mereka pun akan mengamankan kebun sawitnya itu sendiri. Perusahaan perkebunan pasti enggan menggunakan model pembiayaan seperti kami lakukan ,” papar Hilmi kepada SAWIT INDONESIA.    

Menurut Hilmi Hasan, pengalaman bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit selama lebih 20 tahun menjadi pelajaran berharga dalam menciptakan sistem plasma KJP Cipta Prima.  Sebagai contoh, koperasi sangat peduli dengan tingkat kesejahteraan karyawan dan anggotanya karena menyadari bisnis perkebunan kelapa sawit bersifat jangka panjang. 

Dengan sistem plasma yang dijalankan KJP Cipta Prima Sejahtera, Hilmi Hasan yakin kehidupan perekonomian masyarakat akan lebih sejahtera melalui pemanfaatan lahan mereka sendiri. Harapannya,masyarakat memperoleh tingkat pendapatan yang layak dari kebun kelapa sawit.

Saat ini, KJP Cipta Prima Sejahtera terus mensosialisasikan produk investasi kelapa sawit (inkesa) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berinvestasi di perkebunan sawit. Mekanisme investasi ini tidaklah sulit sebab masyarakat dapat membayar uang muka sebesar Rp 10 juta per hektare. Selanjutnya, investasi dapat dicicil sebesar Rp 983  ribu per bulan per hektare selama 60 bulan. Investasi ini dapat pula dibayarkan tunai sebesar Rp 65,5 juta per hektare dengan keistimewaan masyarakat secara langsung menjadi anggota koperasi. (Qayuum Amri)