Sim salabim data pangan

Berapa konsumsi riil beras orang Indonesia saat ini? Jika kita merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jawabannya adalah data tidak tersedia.

Angka konsumsi beras yang dirilis BPS diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tentang angka Susenas ini, BPS sendiri menyatakan, “Susenas sebagai salah satu sumber informasi konsumsi beras selama ini secara akurat hanya mampu memotret konsumsi dalam rumah tangga, sementara konsumsi di luar rumah tangga belum sepenuhnya diperoleh secara akurat.”

Sadar kelemahan ini, tahun 2011 BPS bersama Badan Ketahanan Pangan melakukan Survei Konsumsi Beras. Survei ini mengukur berapa beras yang dikonsumsi rakyat di luar rumah, misal di hotel, restoran dan warung atau kedai makan.

Hasil Survei menunjukkan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 23,6 kg/kapita/tahun. Jika dijumlahkan dengan konsumsi dalam rumah tangga hasil Susenas tahun yang sama, jumlahnya menjadi 113,7 kg/kapita/tahun. Berarti, jika kita merujuk konsumsi riil beras hanya kepada angka Susenas pada tahun 2011 itu, kita akan under estimate 20 persen!

Sayang, BPS tidak melakukan survey yang sama terhadap jagung, kedelai, daging, dan komoditas pangan lainnya. Untuk seluruh komoditas pangan, kita hanya memiliki data Susenas yang terbatas itu. Lebih disayangkan lagi survey demikian tidak diulangi BPS di tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun 2015.

Lain hal dengan BPS, Kementerian Pertanian berani merilis angka konsumsi beras 2015 sebesar 33,3 juta ton atau sekitar 134 kg/kapita. Bagaimana metode yang digunakan untuk memperoleh angka ini tetap menjadi bahan penasaran banyak orang.

”Angka konsumsi,” kata BPS, “merupakan faktor yang sangat penting dalam menghitung kebutuhan beras. Kesalahan dalam penghitungan konsumsi beras akan berdampak luas pada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah.” Jadi, Presiden atau Menko Perekonomian perlu memastikan akurasi data konsumsi yang dikemukakan Kementerian Pertanian. Jika data tersebut keliru, kebijakan Kementerian Pertanian akan melahirkan dampak buruk. Jika data itu benar, BPS harus mau belajar kepada Kementerian Pertanian bagaimana menghasilkan data konsumsi yang akurat.

Berbeda dengan angka konsumsi, Kementerian Pertanian merujuk kepada BPS ketika membicarakan angka produksi. “Produksi pangan strategis meningkat tinggi,” ujar Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 yang dirilis oleh Kementan. “Produksi beras setara 43,3 juta ton dan bila dihitung konsumsi beras 33,3 juta ton, maka neraca beras menjadi surplus 9,96 juta ton,” lanjut laporan ini. “Kondisi kekeringan tahun 2015 lebih kuat dari tahun 1997. Pada tahun 1998 Indonesia melakukan impor beras sebanyak 7,1 juta ton. Berkat antisipasi dini dan penanganan kekeringan secara masif, maka selama setahun kabinet kerja 2014-2015 tidak ada impor beras. Pada tahun 2014 terdapat impor beras medium, berkat pengendalian impor, sejak Januari 2015 tidak ada impor beras medium sehingga telah menghemat devisa US$ 374 juta,” pungkas laporan tersebut.

Rakyat tentu senang jika prestasi ini benar adanya. Namun keganjilan seketika menyeruak jika menelaah angka-angka dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian. Menurut Pusdatin Kementerian Pertanian, impor beras tetap terjadi setiap bulan di tahun 2015, dan sampai Agustus 2015 jumlahnya sudah mencapai lebih 250 ribu ton. Impor jagung sampai Agustus 2015 hampir 4 juta ton, sedangkan di laporan disebutkan hanya 1,8 juta ton. Perbedaan angka juga terjadi pada komoditas lainnya. Kementerian Pertanian perlu menjelaskan bagaimana bisa ada dua data berbeda mengenai hal yang sama persis.

Tambah janggal ketika pemerintah ternyata memutuskan impor beras 1,5 juta ton di akhir tahun 2015. Jika impor ini terrealisasi, berarti tahun 2015 impor total sekitar 1,75 juta ton atau dua kali lipat dari impor beras tahun 2014. Ketika Bulog terus merasa kesulitan untuk mendapat beras dari dalam negeri, Kementerian Pertanian perlu menunjukkan di mana 9,96 juta juta ton beras lebih itu berada. Seharusnya mudah saja menunjukkan di mana beras surplus itu disimpan. Hampir sepuluh juta ton beras bukanlah jumlah sedikit. Kapasitas gudang Bulog seluruh Indonesia saja hanya 5 juta ton. Dan namanya juga barang lebih, seharusnya mudah saja mendapatkannya. Jika beras itu ternyata berlimpah di tengah masyarakat dan Bulog sulit mendapatkannya, berarti Bulog tidak kredibel sebagai intitusi pengadaan pangan. Jika beras itu dikuasai ‘mafia’, tinggal tunjuk siapa mafia dimaksud dan perintahkan penegak hukum untuk mengatasinya.

Persoalan data pangan ini perlu menjadi prioritas di tahun 2016. Jangan sampai menerbitkan data pangan seperti pesulap. Ia tinggal mengucapkan simsalabim kemudian memunculkan sesuatu yang membuat kagum penonton, tapi semua orang tahu bahwa kekaguman itu adalah hasil trik atau tipuan. Data pangan tidak boleh menjadi produk sulap karena urusan pangan menentukan hidup matinya bangsa.

BACA JUGA