JAKARTA, SAWITINDONESIA – Pengusaha kelapa sawit mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti program mandatori biodiesel dan pembangunan ekonomi perbatasan.
Pernyataan ini diungkapkan Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam sambutan Kegiatan Pengukuhan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas GAPKI 2015-2018.
Joko Supriyono menyebutkan GAPKI siap bermitra dengan pemerintahan Joko Widodo. Target pemerintah yang menekankan peningkatan ekspor dapat tercapai dengan dukungan komoditi sawit. Selain itu, keinginan pemerintah untuk kembangkan ekonomi perbatasan juga dapat terwujud melalui pembangunan perkebunan sawit.
Lebih lanjut, menurut Lulusan Fakultas Pertanian UGM ini, program mandatori biodiesel sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri karena dapat tingkatkan nilai tambah.
“Kami siap mendukung dan kerjasama dengan pemerintah. Jadi intinya kita mendukung agar industri sawit ini naik level menuju ke next landscape. Sehingga jadi industri yang kuat dan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ungkap Joko .
Joko menambahkan kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah menjadi hal mutlak dalam rangka peningkatan daya saing kelapa sawit sehingga komoditas tersebut dapat membantu kesejahteraan masyarakat.
“Penggunaan CPO untuk biodiesel dapat membantu pemerintah dalam mengefisienkan impor BBM. Itu sebabnya, butuh kebijakan efektif. Dalam hal ini, kelapa sawit punya peranan dalam pemerataan sehingga sawit dapat didorong kepada perekonomian daerah,” jelas Joko.
Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan RI, menyambut baik keinginan GAPKI yang diwakili Joko Supriyono. Menurutnya, kelapa sawit sudah teruji memberikan kontribusi sebesar US$ 20 milia yang masih bisa ditingkatkan. Selain itu, sudah dapat menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4 juta orang dan tidak langsung berjumlah 16 juta jiwa.
Keinginan Presiden Jokowi, lanjut Luhut, supaya kegiatan perekonomian berdampak langsung kepada masyarakat khususnya petani. Dalam hal ini, pemerintah ingin membangun daerah perbatasan, disinilah perkebunan kelapa sawit dapat berperan lewat skema kerjasama inti plasma.