JAKARTA, SAWITINDONESIA – Derom Bangun kembali menakhodai Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) untuk periode 2015-2018. Lulusan Institut Teknologi Bandung ini dipilih lima organisasi yang tergabung dalam DMSI.

Mustafa Daulay, Pengurus DMSI, menjelaskan Derom unggul lima suara dari kandidat lain yaitu Mahendra Siregar. Lima suara ini berasal dari GAPKI, Gabungan Industri Minyak Nabati  Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia ( APOLIN),  Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI, dan Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI).

Sementara itu, tiga asosiasi lain memberikan suara kepada Mahendra Siregar, Mantan Kepala BKPM. Mereka adalah Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

Mekanisme pemilihan suara, satu asosiasi berhak memberikan satu suarat kepada calon kandidat ketua umum.

Sebagai informasi, Derom Bangun merupakan Ketua Umum DMSI incumbent. Pengalamannya di dunia sawit lebih dari 30 tahun dan telah malang melintang dalam berbagai asosiasi. Tak heran, dirinya selalu diposisikan sebagai Duta Besar Sawit. Pasalnya, ayah tiga anak ini  punya rekam jejak bagus di dunia internasional dan sering menjadi pembicara  forum internasional kelapa sawit.

Sumber foto: RSPO

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) periode 2015-2018, mendesak supaya DMSI diberikan tempat dalam Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana ataupun BLU CPO Fund.

“Di dalam undang – undang perkebunan mengamanatkan adanya peran Dewan Minyak Sawit,” kata Derom kepada SAWIT INDONESIA dalam pesan singkat.

Menurutnya, dalam waktu dekat DMSI bersama seluruh asosiasi anggota akan berupaya agar penggunaan dana pungutan ekspor sawit tepat sasaran. Termasuk untuk replanting tanaman tua milik petani swadaya dan melakukan riset.

Dalam hal ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sudah menyediakan program untuk peremajaan itu. Sementara, Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI) sudah siap dengan program riset.

“Melalui DMSI semua program akan disampaikan kepada Badan Pengelola Dana. Tugas ini wajib kami perhatikan,” ungkap Derom.

Pada Kamis ini (11/6), Derom Bangun kembali dipercaya sebagai nakhoda Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). Dia mendapatkan suara dari lima organisasi yang tergabung dalam DMSI antara lain GAPKI, Gabungan Industri Minyak Nabati  Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia ( APOLIN),  Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI, dan Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI).

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Komisi IV DPR sepakat membuat Panitia Kerja Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan. Tujuan Panitia Kerja ini untuk merespon  kasus penyerobotan kawasan hutan.

Panitia Kerja Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan akan meneliti lebih detil empat Provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ono Surono, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyebutkan modus penyerobotan hutan lindung dan hutan konservasi sering terjadi yang dipakai untuk berbagai macam kepentingan. Modus ini sudah berlangsung sudah lama  yang biasanya akan digunakn sebagai izin alih fungsi.

Lebih lanjut, menurutnya, perlu mengetahui secara detail proses terjadinya penyerobotan lahan hutan tersebut karena berpotensi melanggar hukum. “Kami tidak ingin  Kementerian Lingkingan Hidup dan Kehutanan terjebak dengan modus-modus tersebut,” kata Ono Surono, setelah Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Rabu (10/6), dalam siaran pers di situs DPR.

Dia menegaskan apabila terjadi pelanggaran peraturan-perundang-undangan dan terdapat unsur pidana maupun menimbulkan kerugian negara, Pemerintah dan Penegak Hukum harus tegas dalam mengambil tindakan.

 Ditambahkan Ono, sejumlah  kelemahan dari beberapa kasus yang muncul seperti suap  kepala daerah yang merupakan salah satu indikasi lemahnya aturan perundang-undangan. Selain itu, regulasi yang ada tidak cukup   mewakili semua kepentingan tapi pada tataran pelaksanaannya ini selalu dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

INFO SAWIT, KUALA LUMPUR – Departemen Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia mengharapkan tingkat ekstraksi rata-rata minyak minyak sawit (OER) di pabrik kelapa sawit bisa meningkat sampai 25% pada tahun 2020 dari 20% saat ini.

Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas, Datuk Amar Douglas Uggah Embas mengatakan, langkah-langkah yang telah dilaksanakan diharapkan memperkuat kualitas tandan buah segar (TBS) yang dikirim ke pabrik kelapa sawit.

“Ini akan membantu meningkatkan OER di pabrik,” paparnya dalam sebuah kenfrensi, yang dilansir Bernama, Selasa (9/6/2015).

Menurut Uggah, pertumbuhan OER dan TBS akan terlihat ke dalam hasil minyak nasional yang lebih tinggi atau mencapai 6 ton per hektar dalam lima tahun dari 4 ton per ha.

Berdasarkan luas tanaman sebesar 5,23 juta ha, ini berarti negara akan dapat menghasilkan tambahan 10 juta ton minyak sawit per tahun senilai lebih RM20 miliar tanpa perlu melakukan ekspansi lahan.

“Untuk meningkatkan produksi minyak sawit, upaya harus difokuskan pada perluasan hasil dan produktivitas,” ujarnya.

Lebih lanjut tuturnya, salah satu inisiatif untuk meningkatkan produktivitas termasuk penanaman kembali pohon-pohon yang sudah tua dan tidak produktif dengan bahan tanam unggul. (T3)

 INFO SAWIT, JAKARTA – Kebijakan CPO Support Fund (CSF) yang rencananya diterapkan pada bulan Mei lalu, nyatanya hingga kini belum juga berjalan lantaran belum dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola dana pungutan industri sawit tersebut.

Oleh karena itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin, pada Senin (8/6/2015), memastikan BLU akan dibentuk dan terealisasi minggu depan.

Disebutkannya bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya merampungkan beberapa hal terkait BLU yakni menetapkan dewan pengawas dan pembina BLU. Lalu, merampungkan aturan pemanfaatan dana CPO dan sanksi bagi perusahaan yang tak mau membayar. Sanksi diatur melalui Peraturan Presiden No. 61/ 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Sawit yang terbit Mei lalu. 

“Pekan ini, BLU CPO Fund diputuskan. Jadi, pekan depan penerapannya bisa langsung dimulai,” sebutnya.

Dana yang dihimpun ini akan untuk lima kegiatan. Pertama, untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Kedua, untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.  Ketiga, promosi perkebunan sawit. Keempat, peremajaan perkebunan kelapa sawit. Kelima, untuk pengembangan sarana dan prasarana kebun kelapa sawit. (T3)