INFO SAWIT, TANAH LAUT – Nampaknya Kaupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, akan menjadi daerah sentra produksi minyak sawit mentah (CPO) yang menjanjikan berikutnya.

Sebagaimana yang disebutkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, Noor Hidayat, Senin (8/6/2015), bahwa kini terdapat 16 perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi disana, dan telah memproduksi minyak sawit mentah (CPO). Dengan tersedia sebanyak 6 pabrik kelapa sawit.

Ia menjelaskan, hasil produksi CPO dari 16 perusahaan besar swasta (PBS) tersebut dikirim melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan Pelabuhan Laut di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

“Karena Tanah Laut tidak memiliki pelabuhan laut, maka PBS yang sudah memproduksi CPO tersebut mengirimkan CPO mereka melalui dua pelabuhan diluar Kabupaten Tanah Laut,” jelasnya.

Meski begitu, katanya seperti dilansir Antara, kontribusi produksi CPO terhadap Kabupaten Tanah Laut sendiri masih sangat minim sekali. Tercatat untuk saai ini yang didapat dari kegiatan PBS sawit masih berupa sumbangan pihak ketiga, sedangkan CSR juga masih dibicarakan di Bappeda Tanah Laut. (T3)

INFO SAWIT, KUCHING – Dolphin International Bhd (Dolphin International) mengatakan, kelapa sawit tetap menjadi komoditas penting dalam pasar saat ini, terus mengalami pertumbuhan tumbuh dan hasil yang lebih tinggi dari berbagai penggunaan.

Pada tingkat makro, alasan utama untuk dominasi minyak sawit adalah produktivitas yang melekat dibandingkan dengan bentuk lain dari biji minyak.

“Rata-rata, kelapa sawit menghasilkan empat ton per hektar sementara bibit lainnya menghasilkan kurang dari 0,8 ton per hektar,” kata Direktur Dolphin International, Eric Low Teck Yin dalam sebuah wawancara dengan The Borneo Post, beberapa waktu lalu.

“Inilah sebabnya mengapa industri kelapa sawit tetap pengendali ekonomi yang penting untuk negara-negara penghasil di Asia Tenggara, Papua New Guinea, Afrika Tengah dan Barat; juga merupakan penyumbang utama pendapatan ekspor di Indonesia dan Malaysia,” tambahnya

Menurutnya industri sawit menghasilkan lebih banyak pekerjaan per hektar dari kegiatan pertanian skala besar lainnya, bahkan diperkirakan enam juta orang di seluruh dunia bekerja di industri kelapa sawit. (T3)

INFO SAWIT, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap ada pengakajian yang mendalam tentang pembukaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerahnya.

Pasalnya, kata Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie pembukaan areal perkebunan kelapa sawit ditengarai beropetensi besar merusak lingkungan, ditambah dengan pengabaian analisis lingkungan (Amdal) yang sering dilakukan pelaku perkebunan tertentu.

Dirinya mengaku tidak melarang pembukaan kebun sawit, tetapi Amdal harus diperhatikan.

“Bukan saya melarang sawit, tapi harus dikaji lagi, terutama mengenai Amdalnya. Sekarang kita sedang membangun Bendungan Randangan yang direncanakan membuka dan mengairi 10 ribu hektar lahan sawah baru. tapi di saat bersamaan di atas gunung ada ribuan hektar sawit yang rakus akan air,” ujarnya Senin (8/6/2015).

Untuk itu, kata Ruslie, sebagaimana disadur Antara Gorontalo, sebagai komitmen pelestaian lingkungan dirinya mempersilakan kepada DPRD untuk meninjau kembali dokumen-dokumen pansus yang pernah dibentuk beberapa waktu lalu.

Selain itu, para akademisi dan instansi terkait juga diminta untuk mengkaji ulang berbagai masalah lingkungan di Gorontalo. (T3)

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Anggota RSPO dari industri consumer goods seperti Unilever dan Nestle diragukan komitmennya dalam pembelian minyak sawit bersertifikat atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). Ini terbukti, tidak ada satupun produk Unilever yang dijual di Indonesia punya label RSPO trademark di kemasannya.

Hal ini terungkap dalam Diskusi yang bertemakan “Sawit Berkelanjutan, Pilihan Gaya Hidup Konsumen Indonesia”, di Jakarta, pada Rabu (10/6). Davina Veronica, Aktivis Champion #BeliYangBaik,  mempertanyakan kenapa hanya Body Shop Indonesia yang menjual sabun berlogo RSPO. “Kemana anggota  RSPO lain di Indonesia, kok tidak menempelkan logo juga?” tanya Davina.

Desi Kusumadewi, Direktur RSPO Indonesia, mengakui baru Body Shop yang sabunnya berlabel RSPO di  Indonesia. Itu sebabnya, dia meminta industri consumer goods lain seperti Unilever supaya menempelkan logo RSPO di produknya. “Unilever Indonesia memang belum ada logo RSPO Trademark di produknya,” kata Desi.

RSPO Trademark adalah logo yang membuktikan produk tersebu mendukung dan mengimplementasikan standar prinsip sawit berkelanjutan sesuai standar RSPO. Logo ini dapat digunakan industri manufaktur dan konsumer sebagai pengguna minyak sawit.

Ketiadaan  logo RSPO menandakan Unilever belum sama sekali membeli CSPO dari produsen di Indonesia. Itu sebabnya, komitmen Unilever sebagai salah satu pendiri RSPO dipertanyakan. Sebagai bagian Unilever Grup sudah sepantasnya Unilever Indonesia  juga berpartisipasi membeli CSPO. Kalau begitu, mana janji Unilever untuk membeli penuh CSPO?

Sebagai informasi, produk turunan minyak sawit menghasilkan beragam produk perawatan tubuh dan makanan (consumer goods) seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, shampoo, margarin, coklat sampai es krim.  

Unilever memiliki 39 brand produk yang dijual di Indonesia. Dari total jumlah produk tadi, hampir 71% adalah  produk perawatan tubuh dan rumah (home and personal care). Sisanya sekitar 29% produk makanan dan minuman.

Awal Jun, anggota RSPO di Uni Eropa dari kalangan  industri manufaktur berjanji menggunakan 100% CSPO pada 2020. Namun, langkah ini sebuah kemunduran karena mereka berjanji konsumsi 100% CSPO pada 2015 ini. Edi Suhardi, Koordinator Kaukus Indonesia Grower RSPO, merasa kecewa dengan deklarasi ini karena tidak membantu peningkatan permintaan CSPO. 

“Kuncinya sekarang bagaimana pasar pembelian bisa bergerak. Makanya, kita tidak bisa bergantung kepada Eropa. Tiap tahun, permintaan CPO Eropa hanya 6 juta ton,” jelas Edi.

Desi Kusumadewi menegaskan kalangan produsen tidak bisa menunggu lima tahun lagi. “Mereka minta minyak sawit bersertifikat dibeli seluruhnya sekarang,” pungkas Desi.    

JAKARTA,SAWITINDONESIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan transparan (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan salah satu BUMN, PT. Perkebunan Nusantara.

Hal ini ditandai dengan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa dan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Dengan disaksikan Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, kegiatan penandatanganan juga dilanjutkan oleh masing-masing direktur utama PTPN I, II, IV sampai dengan PTPN XIV.

“Kami sampaikan terima kasih dan berharap komitmen ini menjadi pijakan dalam membangun Sistem Integritas Nasional (SIN), yaitu Pengendalian Gratifikasi, dan pembangunan sistem terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PTPN,” katanya, dalam siaran pers dari  KPK.

Kegiatan pencegahan korupsi ini, sebelumnya telah diawali  Direktur Utama PTPN III (Persero) sebagai induk BUMN Perkebunan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Nomor 3.00/HOLD./SKPTS/04/2015 tentang penyampaian LHKPN bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di PTPN III (Persero) dan PTPN I, II, IV s.d. XIV.

Surat keputusan ini menyebutkan para Wajib LHKPN, antara lain Direksi dan Komisaris; Pejabat satu tingkat di bawah direksi; Pejabat dua tingkat di bawah direksi; serta Pejabat yang rawan dan strategis terhadap tindak pidana korupsi.

Hal lainnya, PTPN juga membuat peraturan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN, yaitu berupa penundaan pembayaran bonus, penundaan pembayaran santunan hari tua, atau penundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi.

“Surat keputusan ini merupakan terobosan baru dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan BUMN. Ke depan, melalui koordinasi dengan Kementerian Negara BUMN diharapkan agar semua BUMN dapat menjadikan PT Perkebunan Nusantara sebagai kiblat dalam pengelolaan LHKPN,” kata Indriyanto.

Terkait dengan pembangunan SIN, lanjut Indriyanto, PTPN dapat melakukan penguatan tim reformasi birokrasi internal sebagai agen perubahan di lingkungan PTPN, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyelarasan berbagai program terkait seperti Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System (WBS), aturan anti konflik kepentingan, LHKPN dan Kode Etik Pegawai.

Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dan Direktur PP LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa kepada sekitar 150 direktur dan komisaris PTPN I sampai dengan PTPN XIV.

JAKARTA, SAWITINDONESIA- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII menyiapkan lahan yang menjadi asetnya untuk keperluan   pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Utama PTPN VII Kusumandaru N.S, mengatakan lahan PTPN VII yang akan dipakai berada di Sabahbalau sepanjang +2,9 kilometer. “Kami mengupayakan proses pembebasan lahan tersebut secepatnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” ujar Kusumandaru seperti dilansir dalam situs PTPN VII.

Hal ini dikatakan Kusumandaru ketika menyambut kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di lokasi groundbreaking pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) di Desa Sabahbalau, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, pada akhir Mei kemarin. “Silahkan lahan PTPN VII dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol,” kata Kusumandaru N.S.

Rini Soewandi mengatakan sudah dapat laporan bahwa ada masalah terkait pembebasan lahan untuk pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar. “Kita mendapat informasi bahwa pembebasan lahan ada masalah. Untuk itu perlu ada langkah cepat untuk mengondisikannya agar lancar,” ungkapnya.

Ditegaskan Menteri BUMN bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Palembang selesai pada Juni 2018. “Ya target kita Tol Bakauheni tembus ke Palembang selesai pertengahan 2018,” katanya.

Dia mengharapkan  tim persiapan pembebasan lahan yang dibentuk Pemprov Lampung bergerak cepat untuk menentukan penetapan lokasi (panlok). “Lahan di Sabahbalau ini sepanjang ­+2,9 kilometer milik PTPN VII ini pun belum ada panloknya. Kami minta segera dibuat dan dikirim ke Kemenpupera,” imbuhnya.

Menurutnya, panlok jalur tol tersebut nantinya akan diserahkan ke Kanwil BPN Provinsi Lampung, untuk mengukur ulang subjek dan objek lahan. “Lahan PTPN VII juga akan diukur, nanti BPN akan menghitung batang karet yang akan ditebang untuk mendapatkan ganti rugi,” terangnya.

Untuk masalah ganti rugi, lanjutnya, Pemerintah Pusat sudah memiliki tim independen penilai harga. Namun,  dia belum bisa menyebutkan siapa saja yang berada di tim tersebut. “Sudah terbentuk, nanti setelah BPN mengukur ulang, baru tim ini turun,” tandasnya.