JAKARTA, SAWITINDONESIA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) akan menggelar pemilihan ketua umum baru periode 2015-2018, pada Kamis (11/6). Calon ketua umum berasal dari kalangan pengusaha dan mantan wakil menteri.

“Iya benar, kamis besok diadakan rapat pemilihan ketua umum yang baru,” kata Togar Sitanggang, Pengurus DMSI, melalui sambungan telepon.

Berdasarkan informasi yang diterima Majalah SAWIT INDONESIA, ada empat calon ketua umum yang akan diusulkan sejumlah angggota DMSI. Mereka adalah Derom Bangun, Joefly Bahroeny, Bayu Krisnamurthi, dan Mahendra Siregar.

Sebagai informasi, Derom Bangun merupakan Ketua Umum DMSI incumbent. Pengalamannya di dunia sawit lebih dari 30 tahun dan telah malang melintang dalam berbagai asosiasi. Tak heran, dirinya selalu diposisikan sebagai Duta Besar Sawit. Pasalnya, lulusan Institut Teknologi Bandung ini memiliki rekam jejak bagus di dunia internasional dan sering diminta sebagai pembicara dalam forum internasional kelapa sawit.

Joefly Bahroeny adalah Ketua Umum GAPKI yang menjabat dua periode. Pada kepengurusan GAPKI 2015-2018, pria asal Aceh ini menduduki posisi Ketua Dewan Pembina. Instuisi dan kemampuannya dalam mengelola bisnis sudah teruji. Tak heran, dia dipercaya menjadi komisaris dan direksi perusahaan antara lain Komisaris Utama PTPN III dan direktur PT PP London Sumatra Tbk.

Mahendra Siregar  adalah ekonom sekaligus birokrat dengan segudang pengalaman di dalam dan luar negeri. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini memulai karier di Departemen Luar Negeri. Selama bertugas di Deplu, dia menjabat sebagai Economic Third Secretary Kedutaan Besar Indonesia di London  dan duta informasi Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. Di era pemerintahan  SBY, dia dipercaya memegang jabatan penting seperti Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Perdagangan, dan Kepala  BKPM.

Nama Bayu Krisnamurthi juga tidak asing bagi kalangan pelaku usaha dan petani sawit. Pria kelahiran Manado ini membantu kegiatan promosi dan kampanye positif sawit di dunia internasional. Lulusan Institut Pertanian Bogor ini pernah memegang posisi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Perdagangan.

Berdasarkan informasi yang diterima SAWIT INDONESA, Mekanisme pemilihan ketua umum adalah satu anggota punya hak satu suara. Sebelum masuk tahapan pemilihan terlebih dahulu tahapan nominasi. Ada delapan anggota DMSI antara lain GAPKI, Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), AIMMI, GPPI, APKASINDO, dan Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI).

INFO SAWIT, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap ada pengakajian yang mendalam tentang pembukaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerahnya.

Pasalnya, kata Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie pembukaan areal perkebunan kelapa sawit ditengarai beropetensi besar merusak lingkungan, ditambah dengan pengabaian analisis lingkungan (Amdal) yang sering dilakukan pelaku perkebunan tertentu.

Dirinya mengaku tidak melarang pembukaan kebun sawit, tetapi Amdal harus diperhatikan.

“Bukan saya melarang sawit, tapi harus dikaji lagi, terutama mengenai Amdalnya. Sekarang kita sedang membangun Bendungan Randangan yang direncanakan membuka dan mengairi 10 ribu hektar lahan sawah baru. tapi di saat bersamaan di atas gunung ada ribuan hektar sawit yang rakus akan air,” ujarnya Senin (8/6/2015).

Untuk itu, kata Ruslie, sebagaimana disadur Antara Gorontalo, sebagai komitmen pelestaian lingkungan dirinya mempersilakan kepada DPRD untuk meninjau kembali dokumen-dokumen pansus yang pernah dibentuk beberapa waktu lalu.

Selain itu, para akademisi dan instansi terkait juga diminta untuk mengkaji ulang berbagai masalah lingkungan di Gorontalo. (T3)

INFO SAWIT, KUCHING – Dolphin International Bhd (Dolphin International) mengatakan, kelapa sawit tetap menjadi komoditas penting dalam pasar saat ini, terus mengalami pertumbuhan tumbuh dan hasil yang lebih tinggi dari berbagai penggunaan.

Pada tingkat makro, alasan utama untuk dominasi minyak sawit adalah produktivitas yang melekat dibandingkan dengan bentuk lain dari biji minyak.

“Rata-rata, kelapa sawit menghasilkan empat ton per hektar sementara bibit lainnya menghasilkan kurang dari 0,8 ton per hektar,” kata Direktur Dolphin International, Eric Low Teck Yin dalam sebuah wawancara dengan The Borneo Post, beberapa waktu lalu.

“Inilah sebabnya mengapa industri kelapa sawit tetap pengendali ekonomi yang penting untuk negara-negara penghasil di Asia Tenggara, Papua New Guinea, Afrika Tengah dan Barat; juga merupakan penyumbang utama pendapatan ekspor di Indonesia dan Malaysia,” tambahnya

Menurutnya industri sawit menghasilkan lebih banyak pekerjaan per hektar dari kegiatan pertanian skala besar lainnya, bahkan diperkirakan enam juta orang di seluruh dunia bekerja di industri kelapa sawit. (T3)

INFO SAWIT, JAKARTA – Munculnya regulasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tidak serta merta didukung seluruh stakeholder kelapa sawit nasional. Jika Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung penuh, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sawit Watch punya pandangan lain.

Kata Direktur Eksekutif Sawit Watch, Jefry Saragih, pihaknya tidak setuju dengan adanya ISPO, maka pihaknya hanya mengakui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebaga skim sertifikasi berkelanjutan, alasannya skim ini dibuat atas kesepakatan multi stakeholder sawit di dunia.

Berbeda dengan ISPO, yang dibuat merujuk atas regulasi yang sudah diterbitkan di Indonesia. Kata jefry, bila kondisi demikian seolah-olah pemerintah Indonesia tidak meyakini bahwa regulasi yang dibuat telah diterapkan secara taat di lapangan. “Pemerintah itu regulator bukan sebagai lembaga sertified,” kata Jefry kepada InfoSAWIT belum lama ini di Jakarta.

Namun demikian, Sawit Watch bisa menerima ISPO asalkan semua proses perizinan dihentikan sementara, sehingga ada ruang waktu untuk proses penilaian terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. “Jika perusahaan perkebunan sudah di sertifikat baru perizinan dibuka lagi tetapi dengan syarat mengacu pada prinsip berkelanjutan,” tandas dia. (T2)