INFO SAWIT, TELUK KUANTAN– Puluhan hektar kebun kelapa sawit di kawasan hutan Muara Lobak Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing milik seorang pengusaha diduga dibangun diatas Kawasan Hutan Lindung.

Salah seorang masyarakat Desa Air Buluh, Adinogoro, sebagaimana disebutkan Riauterkini, belum lama ini, memastikan jika kebun sawit yang ditanam oleh oknum pengusaha bernama Ismail yang disebutkan oleh Kepala Desa Air Buluh, Irus itu benar termasuk di dalam kawasan hutan lindung.

Menurutnya berdasarkan musyawarah dan mufakat nenek mamak Desa Air Buluh pada 20 Desember 1994 lalu, demi meningkatkan taraf hidup masyarakat disana, dibuatlah kesepakatan untuk menyerahkan lahan yang ditanam oleh oknum pengusaha sekarang ini (Ismail-red) kepada KUD Prima Sehati, dan rencananya KUD Prima Sehati akan menyerahkan kepada PT TBS sebagai bapak angkat.

Namun, begitu surat-surat lahan yang akan diserahkan itu selesai dibuat, Camat Kuantan Mudik waktu itu adalah Fahmi Ombak tidak mau memberikan tanda tangan. Karena kata Fahmi Ombak waktu itu, lahan tersebut murni berada di dalam kawasan hutan lindung. (T3)

INFO SAWIT, PALU – Salah satu pegiat lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun perkebunan kelapa sawit sudah memenuhi setengah daratan Sulteng. Terhitung sejak tahun 2006 perusahaan perkebunan kelapa sawit telah ramai beroperasi disana.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor, mencontohkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang paling aktif melakukan perluasan lahan di Sulteng yakni PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Dengan penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 hektar.

Ia menuturkan, AALI sudah melakukan usaha perkebuanan sawit sekala besar melalui sedikitnya lima anak usahanya yaitu PT Lestari Tani Teladan (LTT), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Semua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Donggala, Poso, dan Morowali Utara.

Lebih lanjut katanya, sebagaimana Metro Sulawesi memberitakan, pada Minggu (7/6/2015), anak usaha AALI secara umum dalam melakukan aktifitas serta perluasan perkebunan sawit di Sulteng, selalu diiringi dengan berbagai masalah misalnya masalah izin, perampasan lahan petani, konversi kawasan hutan, kriminalitas petani, konflik ketenagakerjaan, serta berbagai masalah lainnya. (T3)

INFO SAWIT, BANDA ACEH – Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam penggerakan perekonomian di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pasalnya daerah itu terhampar lahan sawit yang luas.

Menurut Bupati Kabupaten Nagan Raya, HT Zulkarnain, pihaknya telah membuat program sejuta sawit sejak tahun 2007, namun kini program itu terhenti. “Tetapi mulai tahun 2015 program tersebut kami hidupkan kembali,” terangnya

Saat ini, jelasnya, lahan perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya yang berproduksi aktif dan berkelanjutan seluas 64.387 hektar dengan produksi mencapai 24 ton/hektar. Sebanyak 50% area itu dikelola masyarakat.

“Namun secara menyeluruh Nagan Raya memiliki hampir 20.000 hektar lahan kelapa sawit,” ujarnya kepada MedanBisnis, Kamis (4/6/2015).

Untuk itu, Pemkab Nagan Raya terus mendorong 20 perusahaan perkebunan besar untuk melakukan revitalisasi serta pembenahan lahan, kemudian masyarakat diberikan bantuan serta pembinaan budidaya tanaman kelapa sawit secara modern.

Ditambah, kata Zulkrnain, di Nagan Raya masih cukup banyak lahan hak guna usaha (HGU) 14 perusahaan yang dulunya ditelantarkan, dan saat ini sedang dalam pembenahan kembali untuk memperluas area kebun serta memudakan kembali komoditas andalan daerah itu. (T3)

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Program ISPO yang sudah berjalan empat tahun ini makin berjalan kencang walaupun  berhadapan sejumlah kendala seperti minimnya anggaran. Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian RI, menyebutkan tahun ini dana  program ISPO dialokasikan sekitar Rp 2 miliar.

“Dana ini dipergunakan untuk administrasi kantor dan lainnya,” ujar Gamal kepada SAWIT INDONESIA.

Walaupun dihadapkan kepada masalah minimnya anggaran. Namun, Komisi ISPO bekerja cukup optimal.Menurut Gamal Nasir jumlah perusahaan pemohon sertifikat ISPO yang mencapai 562 perusahaan dan 97 perusahaan diantaranya memperoleh sertifikat ISPO. Sisanya, masih dalam proses sertifikasi ISPO.

“Perkembangan ISPO empat tahun ini sudah luar biasa daripada RSPO. Setelah empat tahun ini meningkat hampir 100 perusahaan.  Bandingkan saja dengan sertifikat RSPO yang jumlah penerimanya belum banyak setelah empat tahun berdiri ,” kata Gamal.

Jumlah perusahaan penerima ISPO diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun ini. Sebagai informasi, berdasarkan sidang Komisi ISPO pada 30 April 2015 disebutkan bahwa 34 perusahaan sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

Apabila 562 perusahaan sawit  menerima sertifikat ISPO, diperkirakan jumlah CPO bersertifikat ISPO mencapai 20 juta ton. “Sampai saat ini, baru  4 juta ton bersertifikat ISPO dari 97 perusahaan,” tutur Herdrajat Natawijaya, Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian.

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Perusahaan sawit yang ingin dapat sertifikat ISPO wajib punya Hak Guna Usaha (HGU). Persyaratan ini yang menjadi kendala sejumlah perusahaan lama mengurus sertifikasi ISPO, lantaran tak mengantongi HGU. Bahkan kondisi ini menimpa sejumlah perusahaan sawit yang telah memegang sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Lalu, mengapa HGU menjadi penting? ini jawaban Komisi ISPO. 

“Pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengajukan pendaftaran ikut sertifikasi ISPO. Kalau persyaratan mereka belum terpenuhi silakan melengkapi. Diberikan waktu selama dua tahun untuk memenuhi persyaratan ISPO,” kata Rosediana Suharto, Ketua Harian Komisi ISPO.

Dalam berbagai forum, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan sulit mendapatkan sertifikat ISPO karena kebun mereka belum berstatus HGU. Alasannya, proses mendapatkan  HGU sedang berjalan. Rosediana Suharto mengatakan HGU ini wajib dimiliki perusahaan perkebunan seperti diatur dalam peraturan. Fakta yang ditemukan di lapangan, banyak perusahaan belum punya HGU lantaran malas mengurusnya sehingga bertahun-tahun kebunnya beroperasi tanpa HGU.

“Dari 10 juta hektare perkebunan sawit diperkirakan 2 juta hektare yang punya HGU. Padahal , HGU  ini berfungsi supaya orang lain tidak menanam di lahan yang bukan haknya,” kata Rosediana.

Lebih lanjut, kata Rosediana, cepat tidaknya mengurus HGU bergantung kepada pelaku usaha sendiri. Apakah mau menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengurusan HGU atau tidak. Tanpa HGU, Komisi ISPO tidak akan mengeluarkan sertifikat ISPO kepada perusahaan.

“Kalau ada yang mengatakan pengurusan HGU tidak ada kepastian waktu. Semestinya, mengajukan semenjak jauh hari sebab BPN itu pasti memberikan kepastian  sepanjang  memenuhi persyaratan,” kata Rosediana.

Menanggapi kritikan bahwa ISPO bekerja lambat, Rosediana menjelaskan komisi bekerja lebih detil dalam memeriksa persyaratan dan hasil audit lembaga sertifikasi. Jika ada yang kurang hasil audit dikembalikan kepada lembaga sertifikasi supaya perusahaan segera memperbaiki. Di tahapan ini, seringkali perusahaan kesulitan melengkapi semua persyaratan tersebut.

INFO SAWIT, BANDA ACEH – Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam penggerakan perekonomian di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pasalnya daerah itu terhampar lahan sawit yang luas.

Menurut Bupati Kabupaten Nagan Raya, HT Zulkarnain, pihaknya telah membuat program sejuta sawit sejak tahun 2007, namun kini program itu terhenti. “Tetapi mulai tahun 2015 program tersebut kami hidupkan kembali,” terangnya

Saat ini, jelasnya, lahan perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya yang berproduksi aktif dan berkelanjutan seluas 64.387 hektar dengan produksi mencapai 24 ton/hektar. Sebanyak 50% area itu dikelola masyarakat.

“Namun secara menyeluruh Nagan Raya memiliki hampir 20.000 hektar lahan kelapa sawit,” ujarnya kepada MedanBisnis, Kamis (4/6/2015).

Untuk itu, Pemkab Nagan Raya terus mendorong 20 perusahaan perkebunan besar untuk melakukan revitalisasi serta pembenahan lahan, kemudian masyarakat diberikan bantuan serta pembinaan budidaya tanaman kelapa sawit secara modern.

Ditambah, kata Zulkrnain, di Nagan Raya masih cukup banyak lahan hak guna usaha (HGU) 14 perusahaan yang dulunya ditelantarkan, dan saat ini sedang dalam pembenahan kembali untuk memperluas area kebun serta memudakan kembali komoditas andalan daerah itu. (T3)

INFO SAWIT, PALU – Salah satu pegiat lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun perkebunan kelapa sawit sudah memenuhi setengah daratan Sulteng. Terhitung sejak tahun 2006 perusahaan perkebunan kelapa sawit telah ramai beroperasi disana.

Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor, mencontohkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang paling aktif melakukan perluasan lahan di Sulteng yakni PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Dengan penguasaan lahan berdasarkan izin mencapai 98.000 hektar.

Ia menuturkan, AALI sudah melakukan usaha perkebuanan sawit sekala besar melalui sedikitnya lima anak usahanya yaitu PT Lestari Tani Teladan (LTT), PT Sawit Jaya Abadi (SJA), PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), PT Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Semua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Donggala, Poso, dan Morowali Utara.

Lebih lanjut katanya, sebagaimana Metro Sulawesi memberitakan, pada Minggu (7/6/2015), anak usaha AALI secara umum dalam melakukan aktifitas serta perluasan perkebunan sawit di Sulteng, selalu diiringi dengan berbagai masalah misalnya masalah izin, perampasan lahan petani, konversi kawasan hutan, kriminalitas petani, konflik ketenagakerjaan, serta berbagai masalah lainnya. (T3)