20
Aug
2015
No Comments

Rabu, 19 Agustus 2015
Oleh Agustinus Beo Da Costa

 JAKARTA. Emiten perkebunan kelapa sawit menyambut baik program kewajiban campuran 15% bahan bakar nabati dari minyak kepala sawit pada bahan bakar solar yang ditetapkan pada 17 Agustus 2015 lalu. Hanya saja mereka masih menunggu keseriusan implementasi program tersebut oleh pemerintah, agar harga CPO bisa ikut terdongkrak.

Kepala Hubungan Investor PT Sampurna Agro Michael Kusuma mengatakan langkah pemerintah yang mewajibkan penggunaan campuran bahan bakar nabati (BBN) dari olahan minyak kelapa sawit sebesar 15% pada bahan bakar solar termasuk yang dijual di SPBU akan lebih banyak menyerap minyak kelapa sawit untuk biofuel. Dengan begitu, maka permintaan crude palm oil akan meningkat.

Dengan adanya tambahan permintaan CPO ini,maka pemerintah bisa menghemat impor BBM hingga 1,5 juta kilo liter. Saat ini produksi CPO nasional berada pada kisaran 30 juta ton. Michael berharap adanya kewajiban campuran bahan bakar biodiesel hingga 15% ini bisa menaikkan permintaan akan CPO secara signifikan.

Michael melihat program B15 ini sangat positif karena menambah konsumsi CPO dalam negeri yang selama ini lebih banyak diekspor ke luar negeri. Dengan adanya peningkatan permintaan ini, akan mempengaruhi harga CPO di pasar luar negeri atau pasar ekspor. Dengan demikian, akan membantu pendapatan negara.

Selain membantu pendapatan negara, adanya program B15 ini bisa membantu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang hidupnya tergantung dari kepala sawit. Asal tahu saja, ada sekitar 20 ribu keluarga yang menjadi mitra lokal dari Sampurna Agro.

Selain itu, ada sekitar 10 ribu tenaga kerja yang hidupnya bergantung pada perkebunan kelapa sawit Sampurna Agro. “Dengan begitu, program mandatory B15 ini cukup baik untuk bangsa dan negara,” tambah dia.

Direktur PT Sawit Sumbermas Sarana Harry M. Nadir mengatakan program mandatory B15 ini otomatis akan berdampak pada harga CPO di pasar . Hal ini karena adanya permintaan baru. Dengan adanya mandatory 15 % dari 40 juta kilo liter kebutuhan solar per tahun, maka sekitar 6 juta liter biodisel yang dibutuhkan.

Dengan begitu, maka CPO yang semula disiapkan untuk bisa diekspor bisa dilepaskan untuk kebutuhan biodiesel di dalam negeri. Meski demikian, ia mempertanyakan kapan pastinya pemerintah mengimplementasikan dan mengumumkan progress dari program mandatory B15 ini.

Karena meski program sudah ditetapkan, hingga kini harga CPO di pasaran masih jeblok di bawah US$ 1000 per ton. Dengan harga seperti ini, maka yang paling dirugikan adalah 6 juta petani kelapa sawit Indonesia. “Kelapa sawit yang sudah dipunguti dihargai dengan sangat murah,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyambut baik program B15 ini, menurut dia, program ini sudah sejak lama digulirkan . Tujuannya agar harga minyak kelapa sawit (CPO ) bisa meningkat di pasaran domestik maupun di pasaran internasional. Ia memprediksi dengan kewajiban penggunaan solar yang dicampur 15% Bahan Bakar Nabati dari olahan minyak kelapa sawit ini, maka ada sekitar 5 juta ton CPO yang akan terserap oleh pasar.

Managing Partners Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adhie Joe mengatakan untuk jangka pendek kebijakan B15 ini tidak akan berpengaruh pada kinerja emiten-emiten kelapa sawit. Karena pasar masih menunggu keseriusan implementasi kebijakan ini oleh Pertamina yang akan menyalurkan bahan bakar solar hasil campuran bahan bakar nabati 15%.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, program B5 dan B10 ternyata tidak berjalan baik, karena Pertamina masih belum serius melaksanakannya. Buktinya, stock atau pasokan CPO di pasaran tidak mengalami penurunan, malah sebaliknya mengalami peningkatan.

Progam ini baru akan berdampak jangka panjang, jika pemerintah dan Pertamina serius melaksanakan program ini, maka dalam jangka panjang stock CPO akan berkurang dan harga CPO akan mengalami kenaikan. Jika harga CPO kembali naik, akan memberikan dampak positif bagi emiten-emiten kelapa sawit.

Jika ini terjadi Kiswoyo Adhie Joe merekomendasikan pelaku pasar untuk melirik saham PT Gozco Plantation, PT Eagle High , PT Sumber Sawit Mas, dan PT London Sumatra Plantation.

Editor: Yudho Winarto

Sumber :

http://investasi.kontan.co.id/news/mandatori-bbn-15-jalan-emiten-perkebunan-senang

by Petani Kelapa Sawit
in Berita, Berita Kelapa Sawit
Tags: Berita Kelapa Sawit, CPO

20
Aug
2015
No Comments

Kamis, 13/08/2015
Agust Supriadi, CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak PT Pertamina (Persero) segera melaksanakan mandatori B15 dengan menyerap Biodiesel dalam jumlah besar. Hal ini diperlukan guna meredam kejatuhan harga minyak sawit (CPO) di pasar global yang terus tertekan akibat menurunnya permintaan ekspor dan semakin kuatnya dollar AS.

Gapki mencatat ekspor minyak sawit Indonesia pada bulan lalu hanya sebesar 2,1 juta ton atau turun 8 persen dibandingkan bulan sebelumnya 2,7 juta ton.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI menjelaskan penurunan ekspor CPO disebabkan oleh melemahnya permintaan dari sejumlah negara pembeli utama minyak sawit nasional, seperti Timur Tengah, Pakistan, India dan China.

Data Gapki menunjukkan, permintaan negara Timur Tengah turun signifikan pada Juli sebesar 49 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Juni 197,53 ribu ton menjadi 100,32 ribu ton.

 Demikian pula dengan impor CPO Pakistan, anjlok 24 persen, dari 256,32 ribu ton pada Juni turun menjadi 195,83 ribu ton di JUli lalu.

Sementara itu, sepanjang Juli permintaan CPO dari India turun 8 persen, dari 464,76 ribu ton pada Juni menjadi 427,34 ribu ton.

 Lalu dari China, permintaan CPO-nya turun 5 persen dari 429,18 ribu ton pada Juni menjadi 407,33 ribu ton pada Juli.

“Lemahnya permintaan India dan China karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar mata uang kedua negara terhadap dollar AS,” tuturnya.

Di saat permintaan pasar Asia dan Timur Tengah sedang lesu, Fadhil mengungkapkan secara mengejutkan Amerika Serikat (AS) dan negara Eropa meningkatkan pasokan minyak sawit secara signifikan. Hal ini terlihat dari impor minyak sawit AS dari Indonesia pada bulan lalu yang meningkat lebih dari 131 persen dari bulan sebelumnya atau dari 25,4 ribu ton pada Juni menjadi 58,7 ribu ton pada Juli.

 ”Naiknya permintaan AS karena pada pertengahan Juni 2015 Badan Administrasi Obat dan Makanan (Food and Drug Administration–FDA) AS efektif memberlakukan larangan penggunaan trans fat (lemak trans) dalam produk makanan,” jelasnya.

Larangan ini sebenarnya telah diwacanakan sejak November 2013 dan baru diberlakukan pertengahan Juni 2015.

 Hal ini dinilai Fadhil menjadi angin segar bagi industri CPO karena minyak sawit adalah salah satu minyak yang tidak mengandung lemak trans sehingga menjadi alternatif.

Terjun Bebas

Dari sisi harga, Fadhil Hasan menuturkan harga rata-rata CPO global sepanjang Juni 2015 merangkak naik sekitar 1,8 persen, dari US$653,2 per metrik ton pada Mei menjadi US$665 per metrik ton.

Sementara harga harian sepanjang Juli terus tergerus dan jatuh di level US$ 630,6 per metrik ton atau turun 5,2 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Tren harga CPO global sepanjang dua pekan pertama Agustus terus menunjukkan penurunan, harga CPO semakin terpuruk dan jatuh di bawah US$ 600 per metrik ton,” katanya.

Berdasarkan tren tersebut, Gapki memperkirakan sampai akhir Agustus harga CPO global tidak akan mengalami kenaikan dan sebaliknya akan cenderung turun.

 ”Kecuali Pertamina mulai melaksanakan Mandatori B15 dengan menyerap Biodiesel dalam jumlah besar,” kata Fadhil.

 Daya saing industri CPO nasional, kata Fadhil, akan semakin memburuk menyusul kebijakan Pemerintah CHina melakukan devaluasi Yuan.

 GAPKI memperkirakan harga harian CPO sampai akhir Agustus akan bergerak di kisaran US$ 560 – US$ 600 per metrik ton.

Sementara itu Harga Patokan Ekspor Juli 2015 ditentukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar US$ 610 dan Bea Keluar 0 persen dengan referensi harga rata-rata tertimbang (CPO Rotterdam, Kuala Lumpur dan Jakarta) sebesar US$ 681,51 per metrik ton.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan pada pertengahan Juli mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Keluar yang baru. Dalam PMK tersebut struktur progressive Bea Keluar CPO dan turunannya yang pada PMK sebelumnya ditentukan berdasarkan persentase, pada aturan baru ini ditetapkan dengan fixed rate (angka tetap) dengan struktur progressive referensi harga yang sama dengan peraturan sebelumnya.

“Dengan melihat tren harga CPO global yang bergerak di bawah US$ 750 per metrik ton, GAPKI memperkirakan tidak ada pengenaan Bea Keluar untuk ekspor CPO dan turunannya sepanjang bulan Agustus 2015. Para eksportir hanya dikenakan pungutan CPO Fund saj,” ucap Fadhil menjelaskan.

Sumber :

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150813174839-92-72020/ekspor-cpo-anjlok-pertamina-didesak-laksanakan-mandatori-bbn/

by Petani Kelapa Sawit
in Berita, Berita Kelapa Sawit, CPO
Tags: Berita Kelapa Sawit, CPO

13
Aug
2015
No Comments

Kamis, 13/08/2015
Agust Supriadi, CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak PT Pertamina (Persero) segera melaksanakan mandatori B15 dengan menyerap Biodiesel dalam jumlah besar. Hal ini diperlukan guna meredam kejatuhan harga minyak sawit (CPO) di pasar global yang terus tertekan akibat menurunnya permintaan ekspor dan semakin kuatnya dollar AS.

Gapki mencatat ekspor minyak sawit Indonesia pada bulan lalu hanya sebesar 2,1 juta ton atau turun 8 persen dibandingkan bulan sebelumnya 2,7 juta ton.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI menjelaskan penurunan ekspor CPO disebabkan oleh melemahnya permintaan dari sejumlah negara pembeli utama minyak sawit nasional, seperti Timur Tengah, Pakistan, India dan China.

Data Gapki menunjukkan, permintaan negara Timur Tengah turun signifikan pada Juli sebesar 49 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Juni 197,53 ribu ton menjadi 100,32 ribu ton.

 Demikian pula dengan impor CPO Pakistan, anjlok 24 persen, dari 256,32 ribu ton pada Juni turun menjadi 195,83 ribu ton di JUli lalu.

Sementara itu, sepanjang Juli permintaan CPO dari India turun 8 persen, dari 464,76 ribu ton pada Juni menjadi 427,34 ribu ton.

 Lalu dari China, permintaan CPO-nya turun 5 persen dari 429,18 ribu ton pada Juni menjadi 407,33 ribu ton pada Juli.

“Lemahnya permintaan India dan China karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar mata uang kedua negara terhadap dollar AS,” tuturnya.

Di saat permintaan pasar Asia dan Timur Tengah sedang lesu, Fadhil mengungkapkan secara mengejutkan Amerika Serikat (AS) dan negara Eropa meningkatkan pasokan minyak sawit secara signifikan. Hal ini terlihat dari impor minyak sawit AS dari Indonesia pada bulan lalu yang meningkat lebih dari 131 persen dari bulan sebelumnya atau dari 25,4 ribu ton pada Juni menjadi 58,7 ribu ton pada Juli.

 ”Naiknya permintaan AS karena pada pertengahan Juni 2015 Badan Administrasi Obat dan Makanan (Food and Drug Administration–FDA) AS efektif memberlakukan larangan penggunaan trans fat (lemak trans) dalam produk makanan,” jelasnya.

Larangan ini sebenarnya telah diwacanakan sejak November 2013 dan baru diberlakukan pertengahan Juni 2015.

 Hal ini dinilai Fadhil menjadi angin segar bagi industri CPO karena minyak sawit adalah salah satu minyak yang tidak mengandung lemak trans sehingga menjadi alternatif.

Terjun Bebas

Dari sisi harga, Fadhil Hasan menuturkan harga rata-rata CPO global sepanjang Juni 2015 merangkak naik sekitar 1,8 persen, dari US$653,2 per metrik ton pada Mei menjadi US$665 per metrik ton.

Sementara harga harian sepanjang Juli terus tergerus dan jatuh di level US$ 630,6 per metrik ton atau turun 5,2 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Tren harga CPO global sepanjang dua pekan pertama Agustus terus menunjukkan penurunan, harga CPO semakin terpuruk dan jatuh di bawah US$ 600 per metrik ton,” katanya.

Berdasarkan tren tersebut, Gapki memperkirakan sampai akhir Agustus harga CPO global tidak akan mengalami kenaikan dan sebaliknya akan cenderung turun.

 ”Kecuali Pertamina mulai melaksanakan Mandatori B15 dengan menyerap Biodiesel dalam jumlah besar,” kata Fadhil.

 Daya saing industri CPO nasional, kata Fadhil, akan semakin memburuk menyusul kebijakan Pemerintah CHina melakukan devaluasi Yuan.

 GAPKI memperkirakan harga harian CPO sampai akhir Agustus akan bergerak di kisaran US$ 560 – US$ 600 per metrik ton.

Sementara itu Harga Patokan Ekspor Juli 2015 ditentukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar US$ 610 dan Bea Keluar 0 persen dengan referensi harga rata-rata tertimbang (CPO Rotterdam, Kuala Lumpur dan Jakarta) sebesar US$ 681,51 per metrik ton.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan pada pertengahan Juli mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Keluar yang baru. Dalam PMK tersebut struktur progressive Bea Keluar CPO dan turunannya yang pada PMK sebelumnya ditentukan berdasarkan persentase, pada aturan baru ini ditetapkan dengan fixed rate (angka tetap) dengan struktur progressive referensi harga yang sama dengan peraturan sebelumnya.

“Dengan melihat tren harga CPO global yang bergerak di bawah US$ 750 per metrik ton, GAPKI memperkirakan tidak ada pengenaan Bea Keluar untuk ekspor CPO dan turunannya sepanjang bulan Agustus 2015. Para eksportir hanya dikenakan pungutan CPO Fund saj,” ucap Fadhil menjelaskan.

Sumber :

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150813174839-92-72020/ekspor-cpo-anjlok-pertamina-didesak-laksanakan-mandatori-bbn/

by Petani Kelapa Sawit
in Berita, Berita Kelapa Sawit, CPO
Tags: Berita Kelapa Sawit, CPO

23
Mar
2015
No Comments

Senin, 23 Maret 2015

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan dan menyosialisasikan pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel sebesar 15 persen (B15) pada bahan bakar minyak (BBM).

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sebagai informasi, mandatori pemanfaatan biodiesel sebesar 15 persen ini merupakan salah satu poin dalam enam paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, untuk memperbaiki posisi current account deficit (CAD) serta mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

“Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail setelah selama 10 hari pemerintah menyiapkan program B1D ini, sejak Presiden (Jokowi) mengumumkan paket kebijakan reformasi struktural,” katanya di Kementerian ESDM, Senin (23/3/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan kebijakan pemanfaatan B15 ini perlu segera dilaksanakan untuk mendukung kebijakan ekonomi makro dan menghemat devisa negara, melalui pengurangan impor BBM.

“Pelaksanaan mandatori B15 ini akan dapat menyerap Produksi biodiesel dalam negeri sebesar 5,3 juta kiloliter (ll) atau 4,8 juta ton crude palm oil (CPO), serta memberikan penghematan devisa sebesar USD2,54 miliar,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan B15, melalui pengendalian terhadap penyediaan CPO yang dipergunakan sebagai bahan baku biodiesel.

“Kita juga lakukan peninjauan kembali Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel karena adanya dukungan dari produsen minyak sawit yang berkontribusi dalam penyediaan bahan baku biodiesel,” tandasnya.

Dia menyebutkan bahwa ketersediaan CPO sebagai bahan baku biodiesel sangat mencukupi. Pasalnya produksi CPO pada 2014 mencapai 31 juta ton, dengan pemakaian domestik sebesar 30 persen dari total produksi dan akan meningkat 33 juta ton pada tahun ini.

(rzk)

Sumber :

http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/19/1123008/menteri-sudirman-sosialisasikan-pemanfaatan-biodiesel-15

Baca Juga :

by Petani Kelapa Sawit
in Berita, Berita Kelapa Sawit, CPO
Tags: Berita Kelapa Sawit, CPO

15
Aug
2015
No Comments

Sabtu, 15/08/2015
Giras Pasopati, CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kebijakan mandatori pencampuran bahan bakar nabati sebesar 15 persen ke dalam solar (B15) akan efektif dilaksanakan pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-70, 17 Agustus 2015.

“Skemanya tanggal 17 Agustus besok B15 bakal efektif berjalan di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di Jakarta, Jumat (14/8).

Kepastian tersebut, kata Rida, muncul setelah PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang diberi mandat menyatakan kesiapan penuh infrastruktur pendukungnya.

“Dulu kan waktu biodisesel dimandatorikan pada akhir September, infrastrukturnya baru siap 70 persen. Sekarang kan Pertamina sudah menjamin 100 persen,” jelasnya.

Terkait pemasok, Rida menjelaskan, pihaknya telah menerima banyak perusahaan yang siap memasok campuran dalam B15 tersebut. Saat ini, mekanisme pemasokan masih dalam tahap menunggu Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mekanisme distribusinya, lanjut Rida, akan dirumuskan bersama antara pengguna dan produsen secara kompromi. Dengan demikian, ridak akan ada proses tender dalam menentukan mitra usaha penyalur biodiesel.

Mekanismenya nanti rembukan, jadi kompromistis. Ada kompromi antara user dan produsen. Antara Pertamina misalnya, dengan produsennya. Nanti tidak lagi tender,” katanya.

Untuk kriteria pemasok, Rida menjelaskan, produsen harus terdaftar dan memiliki beberapa syarat. Adapun syaratnya antara lain dari segi standar produksi, kapasitas pabrik dan lainnya.

 “Nanti Pertamina membuat clustering di mana lokasi produsen dan tangki Pertamina yang terdekat. Kemudian nanti dioptimalkan agar dapat menghemat biaya. Nanti ongkosnya menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit,” katanya.

Sebelumnya BPDP Kelapa Sawit atau Badan Layanan Umum (BLU) CPO fund akan memperketat penerbitan rekomendasi bagi perusahaan yang memasok biodiesel bagi PT Pertamina (Persero).

Direktur Utama BLU CPO Fund, Bayu Krisnamurthi menjelaskan pengetatan rekomendasi itu untuk memastikan tidak ada perusahaan bermodal ‘kertas’ menjadi pemasok biodiesel bagi Pertamina.

Bayu menegaskan pembatasan ini harus dilakukan untuk menghilangkan para penjual perantara alias broker yang hanya mengandalkan koneksi atau mengejar rente belaka sebagaimana telah disinyalir terjadi pada industri gas bumi.

“Pengawasan terhadap pemasok akan dilakukan secara berlapis sehingga tidak ada celah bagi perusahaan yang coba main-main dengan pengadaaan biodiesel,” ujar Bayu di Jakarta, belum lama ini.

Sumber:

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150814164806-85-72255/kebijakan-bahan-nabati-dicampur-solar-efektif-berlaku-senin/

Berita Terkait :

by Petani Kelapa Sawit
in Berita, Berita Kelapa Sawit
Tags: Berita Kelapa Sawit, CPO

23
Mar
2015
No Comments

Senin, 23 Maret 2015

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan dan menyosialisasikan pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel sebesar 15 persen (B15) pada bahan bakar minyak (BBM).

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sebagai informasi, mandatori pemanfaatan biodiesel sebesar 15 persen ini merupakan salah satu poin dalam enam paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, untuk memperbaiki posisi current account deficit (CAD) serta mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

“Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail setelah selama 10 hari pemerintah menyiapkan program B1D ini, sejak Presiden (Jokowi) mengumumkan paket kebijakan reformasi struktural,” katanya di Kementerian ESDM, Senin (23/3/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan kebijakan pemanfaatan B15 ini perlu segera dilaksanakan untuk mendukung kebijakan ekonomi makro dan menghemat devisa negara, melalui pengurangan impor BBM.

“Pelaksanaan mandatori B15 ini akan dapat menyerap Produksi biodiesel dalam negeri sebesar 5,3 juta kiloliter (ll) atau 4,8 juta ton crude palm oil (CPO), serta memberikan penghematan devisa sebesar USD2,54 miliar,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan B15, melalui pengendalian terhadap penyediaan CPO yang dipergunakan sebagai bahan baku biodiesel.

“Kita juga lakukan peninjauan kembali Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel karena adanya dukungan dari produsen minyak sawit yang berkontribusi dalam penyediaan bahan baku biodiesel,” tandasnya.

Dia menyebutkan bahwa ketersediaan CPO sebagai bahan baku biodiesel sangat mencukupi. Pasalnya produksi CPO pada 2014 mencapai 31 juta ton, dengan pemakaian domestik sebesar 30 persen dari total produksi dan akan meningkat 33 juta ton pada tahun ini.

(rzk)

Sumber :

http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/19/1123008/menteri-sudirman-sosialisasikan-pemanfaatan-biodiesel-15

Baca Juga :

by Petani Kelapa Sawit
in Berita, Berita Kelapa Sawit, CPO
Tags: Berita Kelapa Sawit, CPO

benih sawit

INFO SAWIT, JAKARTA – Turunnya harga minyak sawit (CPO) dan karet dunia berimbas pada lesunya harga rata-rata jual produksi dua komoditi di PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum). Sehingga turut mempengaruhi penjualan perseroan pada semester I 2015 (1H2015).

Periode tersebut, penjualan Lonsum turun 12,3% atau hanya sebesar Rp2,08 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp2,37 triliun.

“Penurunan penjualan disebabkan terutama karena penurunan harga jual rata-rata untuk produksi sawit dan karet. Penurunan harga jual rata-rata tersebut dikarenakan penurunan harga global minyak sawit dan karet,” papar publikasi Investro Relations Lonsum, belum lama ini.

Dijelaskannya, volume penjualan  minyak sawit sedikit  mangalami penurunan yakni sebesar 1% dari 214.038 ton pada 1H2014 menjadi 211.942 di 1H2015. Adapun volume penjualan inti sawit meningkat 6,6% menjadi 53.457 ton.

Selain itu, perseroan yang juga sebagai salah satu produsen benih kelapa sawit di Indonesia mencatat, volume penjualan benih bibit sawit meningkat signifikan 70,1% menjadi sekira 3,7 juta benih dari hanya 2,2 juta benih pada 1H2014. (T3)

logo rspo

INFO SAWIT, JAKARTA  – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan para anggotanya, diantaranya dengan mendorong pencapaian sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sehingga dengan kepemilikan sertifikat RSPO  ini, kedepannya diharapkan kesejahteraan petani kelapa sawit akan tercapai.

Ketua SPKS Nasional, Mansuetos Darto mengatakan, kita sedang mendorong sertifikasi petani melalui pendekatan RSPOuntuk anggota SPKS di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. “Dengan luas 4 ribu hektar di Rokan Hulu, ini terbesar di Indonesia,” katanya kepada InfoSAWIT di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, langkah anggotanya untuk mendapatkan sertifikat RSPO, lantaran lembaga nirlaba ini berkomitmen ingin mendanai capacity building, dimana capacity building untuk mendanai meningkatkan produktivitas petani, membuat kelembagaan, dan membantu aspek legalitas.

Ditambah memang, sertifikat RSPO ini diakui oleh egara-negara asing terutama Uni Eropa telah mampu mempromosikan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. (T3)