Sektor perkebunan diantaranya kelapa sawit berkontribusi 80% dari total investasi di sektor pertanian. Itu sebabnya, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pelaku investasi di kelapa sawit.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi langsung di Indonesia selama paruh pertama 2015 mencapai Rp 259,7 trilun atau hampir 50 persen dari target investasi sepanjang tahun Rp 519,5 triliun.

Untuk realisasi penanaman modal selama periode April-Juni 2015, angkanya sebesar Rp 135,1 triliun atau tumbuh  8,42 persen dibandingkan periode sama I 2014. Franky  Sibarani, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan sampai semester pertama ini sebenarnya tidak ada perlambatan investasi. Ini berdasarkan keapda peningkatan jumlah izin prinsip sebesar 40% atau nilainya mencapai Rp 721,94 triliun.

Kendati situasi ekonomi melemah, investor lokal dan internasional berminat untuk menanamkan modal. Ini terbukti dengan kunjungan secara langsung 54 pelaku usaha ke kantor BKPM.  Diantaranya, kata Franky, beberapa investor di  perkebunan kelapa sawit yang tertarik masuk Papua tetapi ada investor yang bermasalah dengan tanah.

Investor lain seperti Chandra Asri dan Sritex yang menghasilkan rayon. Menurut Franky, investgasi yang ditanamkan ini menyimpan potensi ekspor sekitar US$ 3,5 milliar. Bisnis yang akan mereka masuki yaitu stainless steel, gabungan tekstil, sepatu.

 “Ini membuktikan investasi tetap bergeliat di tengah ekonomi dunia yang sedang melambat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak cepat,”ujarnya

Berikutnya untuk izin prinsip yang masuk ke pertanian dan perkebunan secara keseluruhan terjadi peningkatan lima kali lipat. Lulusan Institut Pertanian Bogor menjelaskan nilai investasi izin prinsip untuk sektor pertanian sekitar Rp 52,8 triliun. Angka ini tumbuh signifikan dari semester pertama tahun lalu Rp 8,8 triliun.

Dari nilai investasi izin prinsip sekitar Rp 52,8 triliun tadi, sekitar 80 persen disumbangkan oleh sektor perkebunan. “Saya melihat bahwa masih banyak investor yang melirik indonesia untuk berinvestasi di sektor perkebunan,” jelasnya.

(Selengkapnya baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Agustus-September 2015)

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit anjlok setelah Hari Raya Lebaran di kisaran Rp 600-Rp 1.000 per kilogram.  Akibatnya, petani mengurangi biaya produksi khususnya pemupukan supaya tidak merugi. Produktivitas petani terancam turun pada tahun depan.

Laporan dari berbagai daerah sentra perkebunan sawit menunjukkan tren sama.Petani tidak lagi menikmati manisnya harga TBS semenjak Juli kemarin. Melemahnya harga minyak sawit dunia berdampak pula kepada harga beli pabrik sawit terhadap panen petani.

Di wilayah Cot Girek, Aceh Utara, sejumlah petani mengeluhkan rendahnya harga jual buah kepada pemasok/pedagang pengumpul. Hasil panen mereka dihargai antara Rp 500-Rp 600 per kilogram pada awal Agustus. Padahal, seminggu sebelum lebaran mereka masih terima harga Rp 1.150 per kilogram.

Kondisi serupa terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Sri Sofyan, petani sawit yang tinggal di Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang, Langkat, mengeluhkan merosotnya harga TBS yang diterima petani. Dia menceritakan hasil panennya dibeli pedagang sebesar Rp 600 per kilogram. Harga sebesar ini tidak menutupi biaya produksi petani.

Dia menghitung upah panen sudah sebesar  Rp 150 per kilogram ditambah biaya transportasi panen TBS  ke tempat pedagang Rp 60 per kilogram. Artinya, petani terima bersih Rp 390 per kilogram. “Duit sebesar itu  petani mau makan apa,” keluhnya.

Setiyono, petani kelapa sawit di Riau, menjelaskan dari Juli kemarin harga TBS terus turun setiap minggunya. Walaupun, harga TBS yang ditetapkan provinsi sebesar Rp 1.495 per kilogram. Tetapi harga beli TBS di level petani sekitar Rp 700-Rp 800 per kilogram.

Sebagai gambaran, ongkos perawatan kebun saja sudah Rp 600 per kilogram. Kalau petani terima harga Rp 700 per kilogram dari pedagang, ini artinya mereka harus nombok. “Umumnya yang menerima harga sebesar itu petani swadaya. Kalau petani plasma masih lebih baik,” ujarnya kepada SAWIT INDONESIA.

“Yang kami tahu ini pengaruh dari harga CPO dunia yang juga turu. Namun, ada pengaruh dari program pungutan CPO,” kata Setiyono yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspekpir) Riau.

Dari informasi yang diperoleh Majalah SAWIT INDONESIA, petani sawit di daerah Bengkulu Selatan menerima harga buah Rp 450 per kilogram. Sementara itu di wilayah Bengkulu Utara, harga TBS dari pabrik Rp 1.050 per kilogram. Namun yang diterima petani rata-rata Rp 700 per kilogram setelah kena pemotongan biaya angkut.

(Selengkapnya baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Agustus-September 2015)

ilustrasi kebun kelapa sawit

INFO SAWIT, MEULABOH – Rencana Pemerintah Provinsi Aceh untuk membangun 1.500 hektar perkebunan kelapa sawit rakyat di wilayah Aceh Barat mendapat penolakan dari Pemkab setempat.

Pemkab Aceh Barat beralasan karena tidak tersedia lahan yang dapat dikonversi untuk kemudian dijadikan kebun kelapa sawit.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Barat, Nasrita, Kamis (13/8/2105), mengatakan ketersediaan lahan di kawasan itu sudah sangat sempit untuk dibangunnya perkebunan kelapa sawit karena sudah direncanakan untuk area sawah baru.

“Perencanaan Pemprov silakan saja, kita di sini juga punya perencanaan tapi ketersediaan lahan hari ini dari data yang kita punya sangat sulit dan silakan teknisnya BPN, tapi prediksi kami memang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Antara Aceh memberitakan, pernyataan Pemkab Aceh Barat tersebut menyikapi rencana Pemerintah Provinsi akan membangun 1.500 hektar kebun sawit rakyat di empat gampong (desa) Kecamatan Kaway XVI, dengan alokasi dana Otonomi Khusus (otsus), eksekutif bersama legislatif Aceh sudah turun melakukan penjajakan lahan.

Terlebih kata Nasrita, pihaknya mempertanyakan status kepemilikan lahan yang diusulkan masyarakat dalam empat desa kawasan Babah Meulaboh dengan luas garapan tahap pertama 500 hektar, dari 650 hektar luas area yang diajukan masyarakat.(T3)

Tanpa pengelolaan serius, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bisa memperpanjang rantai birokrasi. Supaya tidak terjadi moral hazard dalam pengelolaan dana, sistem pengawasan mesti diperkuat.

Dijumpai di kantornya, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF, menyebutkan badan pengelola dana sawit berpotensi dapat memperpanjang rantai birokrasi. Pasalnya, sumber dana dari perusahaan sawit yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan industri.

“Jadi ini pengusaha sawit ini dipungut, terus masuk ke BLU. Setelah itu, barulah BLU mengucurkan dana misalkan untuk biodiesel. Nah menurut saya ini kan tidak ekonomis, kok panjang sekali,” jelas Eny.

Jika tujuannya menciptakan earn making di dalam industri sawit, menurut Eny, akan lebih  baik menggunakan skema insentif dan disinsentif. Misalnya, dapat menikmati insentif pajak yang ekuivalen dengan biodiesel yang dihasilkan.  Mekanisme seperti ini menurut Eny lebih potensial dibanding model pungutan.

Dengan menggunakan model pemberian insentif artinya produk turunan yang dihasilkan semakin banyak dan besar. Sebagai contoh, perusahaan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dibebani pungutan ekspor CPO, berikutnya untuk pungutan produk turunan CPO beda tarifnya.

Yang menjadi masalah sekarang ini,kata Enny,  semua produk turunan CPO dibebani pungutan. Jika satu perusahaan mempunyai banyak produk yang diolah artinya nilai pungutan makin besar. “Tentu saja ini tidak akan mendorong program hilirisasi sawit,” ujarnya.

Konsep pungutan CPO Fund ini sangat berbeda dengan bea keluar. Menurut Enny, pungutan bea keluar itu tarifnya semakin kecil untuk produk hilir sawit yang bernilai tambah. Sehingga akan mendorong pengusaha bermain ke sektor hilir karena terdapat opportunity cost apalagi pengusaha ini berinvestasi dan sudah mempunyai kalkulasi biaya dalam pendirian fasilitas produksi.

“Sekarang soalnya rejim pungutan ini mudah dimanipulasi, katakanlah misalnya supaya tidak dapat pungutan besar dilaporkan jumlah ekspornya 5 ton, padahal yang diekspor ada 10 ton sehingga potongannya lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa data ekspor ini benar,” papar lulusan S-3 Institut Pertanian Bogor ini.

Dia menyebutkan badan pengelola dana sawit ini perlu diperkuat pengawasannya terutama mengenai mekanisme penghimpunan dana dan alokasinya. Konteks seperti ini jelas membutuhkan pembiayaan yang besar pula. Sehingga menurut Enny, dari keseluruhan pungutan yang dihasilkan dari perusahaan sawit tak semua pula akan kembali.

Dalam pandangan Enny, badan pengelola dana perkebunan sawit ini mesti dipertegas  tujuan dan eksistensinya. Pada tahap awal, pungutan ini dilakukan sebagai upaya industri kelapa sawit membantu pemerintah. Dengan tujuan meningkatkan sumber energi biodiesel.

“Yang paling penting sekarang ini bagaimana sebuah kebijakan berjalan efektif. Kalau memang bertujuan mendorong energi alternatif dan mengurangi ketergantungan energi fosil. Sebaiknya, itu yang menjadi titik krusial. Badan pengelola ini sebagai instrumen dan yang menjadi pertanyaan instrumen mana paling efektif mencapai tujuan. Dan tidak berpotensi terjadi moral hazard,” kata Enny.

(Lebih lengkap baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Juli-Agustus 2015)