INFO SAWIT, Pekanbaru – Peningkatan ekonomi masyarakat Riau yang berada di atas rata-rata nasional, tidak terlepas dari banyaknya perkebunan sawit di Riau.  Bahkan luas perkebunan sawit dari hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau seluas 3 juta hektare.

Luas tersebut terus meningkat, seiring banyaknya animo masyarakat yang sulit dibendung. Antusias masyarakat terhadap perkebunan sawit ini menurut Prof Almasdy Syahza SE MP, Kepala LPPM Unri, karena masyarakat melihat orang yang memiliki kebun sawit, hidupnya sejahtera.

Hal ini pula yang membuat masyarakat tidak tahu atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sawit. Kata Almasdy,  dampak sosialnya juga. Dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit, daerah yang dulunya terisolir, sekarang tidak terisolir lagi. “Ekonomi tumbuh akibat pembangunan jalan ke daerah terpencil yang banyak perkebunan sawit,” katanya pada Seminar Internasional yang mengangkat tema Co-existence of Oil Palm Plantation, Biodiversity and Peat Fire Prevention, minggu lalu, di gedung LPPM Unri.

Perkembangan SDM, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit juga meningkat.  Ini juga yang membuat dorongan alih fungsi lahan. Akibatnya ketika  lahan habis, mulai merembet ke hutan-hutan ke sekitarnya, sementara pengawasan masih sangat kurang. Termasuk  pelaksanaan hukum dan UU di lapangan tidak terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditambah lagi dengan orang luar Riau yang membuat perkebunan kelapa sawit di Riau. Seperti program future earth.

Sebab itu dalam seminar sepakat,  ke depan harus dilakukan penataan ulang. Sebab ketika musim kemarau melanda Riau, dengan tidak turun hujan selama 15 hari saja, membuat lahan gambut kering hingga 5-10 cm. Apalagi tidak diguyur hujan selama sebulan, kekeringan lahan gambut mencapai 10-15 cm. (T2)

INFO SAWIT, LAMPUNG – Pihak DPRD RI lewat Anggota  Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Mesuji karena menyangkut hak ribuan petani setempat.

Ia mengatakan tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di areal PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) di Kabupaten Mesuji semakin meluas.  “Berlarut-larutnya penyelesaian kasus agraria itu membuat daerah ini terus dibayang-bayangi tindak kekerasan,” ujar dia.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Lampung II yang salah satunya meliputi Kabupaten Mesuji itu, mengatakan pada 3 Juli 2015 terjadi kasus perebutan areal lahan sawit di PT BSMI Tanjungraya Kabupaten Mesuji yang berbuntut bentrokan.

Pihak korban yang tanahnya dirampas meminta Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Pemprov Lampung melakukan pengkajian ulang hak guna usaha (HGU) PT BSMI dan PT Lampung Inter Pertiwi (LIP). “Penguasaan HGU seluas 17.000 hektare inilah yang selama ini dianggap bermasalah dan menimbulkan konflik dengan warga Tanjung Raya,” ujar dia.

Sementara, Sekretaris Daerah Pemprov Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan, masalah di Register 45 Mesuji sebenarnya sudah selesai. Hanya saja, ada beberapa oknum yang memobilisasi warga untuk kembali menuntut. “Terkait konflik agraria memang rentan jadi dagangan politik. Isu itu kembali muncul ketika pemilu legislatif dan pilpres,” ujarnya seperti tulis Antara. (T2)

INFO SAWIT, PALANGKARAYA –  Musim kering yang semakin memanas mendorong titik panas di sejumlah wilayah di Kalteng terus bertambah, merujuk informasi dari Stasiun Metereologi Palangkaraya, lewat pantauan satelit Aqua Terra (MODIS) , diketahui ada 83 titik panas, yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau (30), Kotawaringin Timur (21), Barito Selatan (12), Seruyan (6), Kapuas (5), Katingan (4), Gunung Mas (2), serta Palangkaraya, Kotawaringin Barat dan Lamandau masing-masing 1 titik.

Kata Prakirawan Stasiun Metereologi Palangkaraya, Chandra Mukti Wijaya, di Kalteng sudah dua hari ini tidak turun hujan termasuk sampai beberapa hari kedepan, yang diperkirakan iklim bakal cerah dan berawan. Sementara  Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalteng mengindikasi sejumlah sebaran titik panas berada di areal lahan perusahaan perkebunan sawit.

Hanya saja sampai saat ini nama perusahaan belum  bisa disebutkan, kata  Kepala Bidang pemulihan Kerusakan Lingkungan BLH Provinsi Kalteng Humala Pontas, Rabu di Palangkaraya, pihaknya bakal segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Utamanya untuk perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas dan Katingan. Perusahaan perkebunan, kata Humala, wajib menjaga areal konsesinya agar tidak terbakar. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Hidup. (T2)

INFO SAWIT, KUALA LUMPUR – Merujuk informasi dari Roundtable on Sustainable Pam Oil (RSPO), bahwa pada 7 Agustus 2015 telah terbut draf pertama dari RSPO NEXT, yang merupakan ketentuan tambahan (addendum) sukarela untuk Prinsip dan Kriterianya. Dokumen ini akan tersedia untuk konsultasi publik selama 60 hari, terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2015, sebelumnya panduan itu dikenal dengan istilah RSPO.

Draft addendum ini merupakan hasil dari pembahasan para pihak anggota dari Dewan Gubernur RSPO, yang terdiri dari Pekebun (Perusahaan) Kelapa Sawit, Pedagang Minyak Sawit, Retail, Organisasi Non-Pemerintah di bidang sosial dan lingkungan.

Gugus Tugas ini telah mengembangkan panduan terkait topik Pencegahan Deforestasi, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Pengelolaan Kebun Tanpa Bakar (Api), Tidak Ada Penanaman di Lahan Gambut, Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Transparansi.

RSPO NEXT merupakan inisiatif untuk perusahaan anggota RSPO, yakni produsen, pemasok dan pemakai minyak sawit yang telah memenuhi persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO, dan sebagai ketentuan tambahan yang dapat diukur dari kebijakan dan kinerjanya, telah melampaui Prinsip dan Kriteria RSPO. RSPO NEXT akan memberikan kredibilitas berdasarkan verifikasi di lapangan oleh pihak ketiga, khususnya terhadap isu-isu seperti perlindungan Hutan dan Lahan Gambut serta hak-hak Masyarakat Adat.

Bersama dengan program ini akan dibuat ketentuan mengenai panduan klaim, yang sejalan dengan proses transparansi yang tinggi dalam rangka mencapai target kepatuhan 100%. Ketentuan ini sedang dikembangkan secara paralel sesuai dengan prosedur RSPO.
 
Sekretaris Jenderal RSPO, Darrel Webber mengatakan, proses ini berjalan sangat cepat berkat dedikasi dari sekelompok tim yang ahli. Kolaborasi tersebut sekarang telah menghasilkan draf pertama.

Lebih lanjut kata Darrel, RSPO NEXT merupakan semangat baru di RSPO yang cekatan dalam menanggapi tuntutan pasar. Hal ini akan menjadi tataran baru dalam praktek terbaik di industri kelapa sawit, yakni pada tingkat produksi. Dan apabila telah dilaksanakan, anggota akan memiliki perangkat untuk bergerak dari sebuah ikrar ke tindakan nyata. “Yang akan melalui proses verifikasi secara independen dan transparan. Hal ini merupakan nilai krusial di platform RSPO,” katanya seperti dalam siaran resmi RSPO yang diterima InfoSAWIT, Jumat (7/8/2015).

 Kabarnya, Prinsip dan Kriteria RSPO bakal tetap menjadi standar utama, sementara panduan RSPO NEXT merupakan klausa tambahan dan dapat ditambahkan untuk perusahaan yang secara sukarela ingin mengadopsinya. (T2)