INFO SAWIT, YAOUNDE – Kamerun yang menjadi negara pengimpor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, pada pekan lalu melarang untuk meningkatkan impor minyak nabati tersebut.

Menurut keterangan salah satu pejabat negara, langkah itu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Ribuan tenaga kerja di Kamerun akan kehilangan pekerjaan jika impor minyak sawit murah itu tidak dibatasi.

Salah satu pejabat perusahaan agroindustri Kamerun, Cameroon Development Corporation (CDC), Orilius Mbui, menuturkan bahwa ancaman mengintai sekitar 16.000 tenaga kerja dari enam perkebunan sawit yang menghadapi kompetisi tidak sehat di dalam negeri.

Setelah menghadapi situasi itu, Perdana Menteri Kamerun memutuskan minyak sawit impor harus dijual dengan harga US$3 per liter, atau lebih mahal 1 dolar AS per liter dari harga minyak nabati domestik. Jika tidak dijual lebih mahal, maka sulit bersaing.

“Itu aturan yang menetapkan minyak nabati impor harus dijual dengan harga 3 dolar AS per liter dan dalam kontainer khusus dengan kandungan Vitamin A. Kami catat bahwa minyak yang sudah diimpor harganya turun,” tuturnya seperti dikutip Voanews.

Terlebih, sebutnya, komsumsi minyak nabati di Kamerun cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data Cameroon Association of Vegetable Oil Producers yang menyebutkan produksi di dalam negeri tercatat 32.000 liter per bulan dan ditambah impor 20.000 liter per bulan, terutama dari Malaysia dan Indonesia.

Jacques Kemleu Tchabgou yang juga Sekjen Cameroon Association of Vegetable Oil Producers mengatakan sebagian besar masyarakat memilih minyak nabati impor karena lebih murah dibandingkan produksi lokal.

“Kami tak bisa terima itu. Kami punya empat pabrik yang sudah tutup sekarang dan sejumlah pabrik yang berproduksi hanya 50% dari kapasitasnya. Kami tidak bisa produksi jika tak bisa menjualnya,” ujarnya

Meski begitu, kebijakan itu mendapat penentangan dari seorang Ekonom dari University of Yaounde One, Ariel Ngnitedem. Dirinya tidak sepakat dengan keputusan itu dan Kamerun harus mendorong industri lebih kompetitif dan kualitas produksinya bagus. Keputusan itu membuat Kamerun akan diadukan ke World Trade Organization (WTO) dimana Kamerun menjadi salah sau anggota. (T3)

INFO SAWIT, PEKANBARU – Jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di provinsi Riau tidak hanya disebabkan dari menlambatnya ekonomi dunia dan melimpahnya stok minyak nabati lainnya, tetapi juga  disinyalir dipengaruhi kebijakan dana pungutan bagi industri kelapa sawit atau CPO Supporting Fund (CSF) serta lemahnya industri hilir sawit nasional.

Saat ini, di tingkat petani swadaya, harga TBS bahkan ada yang dihargai hanya Rp200/kg, jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah bersama pengusaha perkebunan sawit dikisaran Rp850-1.250/kilogram. Variasi harga ini tergantung umur pohon  TBS sawit.  

Seperti diberitakan Riaupos, Minggu, tentang pengaruh besarnya pajak dan pungutan CPO fund ini salah satunya dikemukakan oleh CEO PT Septa Grup, Ahmi Septari yang salah satu usahanya bergerak dibidang pengolahan Kelapa Sawit (diantaranya pabrik kelapa sawit). Ia mengemukakan, penerapan pajak ekspor CPO itu mengalami kenaikan sampai 30 persen. ‘”Dalam skala tertentu tambah lagi biaya pungutan yang namanya CPO fund,’’ ungkapnya.

Ia menjelaskan, besaran pungutannya CPO yakni sebesar US$ 50/ton dan 23 produk turunan CPO lainnya dengan besaran 0-40 dolar AS per metrik ton. Dana pungutan itu ditujukan pemerintah untuk digulirkan pengembangan biodiesel dan mengangkat harga minyak sawit dalam negeri itu sendiri.

Meski begitu dirinya menilai pemerintah akan memperhatikan kebijakan ini sambil melihat keadaan petani sawit.

 “Saya yakin pemerintah juga akan melihat bagaimana kondisi masyarakat dan apa yang diderita oleh petani kelapa sawit. Tentunya akan ada pembicaraan kedepan soal seperti  apa inginnya pemerintah dan apa yang diharapkan petani. Di Malaysia pajak ekspor tidak ada sehingga petani sawit lebih sejahtera,’’ sebut Ahmi. (T3)

INFO SAWIT, JAKARTA – Klaim kepemilikan lahan di kawasan hutan meningkat sebagai dampak terbitnya Pentunjuk Pelaksanan (juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) San Afri Awang, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari hampir semua provinsi tentang klaim kepemilikan yang meningkat pasca terbitnya juklak IP4T.

“Klaim sudah berlebihan dan sudah mengkhawatirkan,” katanya disela Seminar dan Muktamar Persatuan Sarjana Kehutanan (Persaki), seperti dilansir Antara, Rabu.

Juklak IP4T terbit Januari 2015, pascaditandatanganinya Peraturan Bersama (Perber) Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN No.79 tahun 2014, No.PB.3/Menhut-II/2014, No.17.PRT/M/2014, NO.8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan. Perber yang ditandatangani 17 Oktober 2014.

Untuk itu, tambahnya,  juklak tersebut diusulkan agar direvisi dan dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (T3)

INFO SAWIT, JAKARTA – Aktivis Sawit Watch, Achmad Surambo, mengatakan meski industri minyak sawit mampu menciptakan lapangan kerja, namun kurangnya intervensi pemerintah berpotensi meluasnya konversi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menurutnya karena pemerintah terlampau memberi keleluasaan bagi pengusaha minyak sawit.

“Dalam setahun itu hampir setengah juta hektar pertambahan perkebunan kelapa sawit sehingga yang terjadi konversi pangan menjadi perkebunan. Jadi kalau Anda datang ke wilayah-wilayah yang dulu kebun di Sumetara Utara, Jambi, Riau, beberapa wilayah di Papua itu dikonversi habis-habisan menjadi perkebunan,” katanya kepada VOA, Jumat.

Ia menambahkan, kurangnya pengendalian pemerintah membuat masyarakat daerah penghasil kelapa sawit semakin terhimpit oleh kekuasaan para pengusaha yang memiliki modal besar. Menurutnya selain memberi peluang bagi para investor untuk berinvetasi di Indonesia, pemerintah juga harus memberi kesempatan masyarakat untuk berinvestasi.

“Kalimantan Tengah, satu provinsi besar-besaran sekali melakukan pembangunan perkebunan, milik masyarakat untuk usaha kebun kelapa sawit itu tidak lebih dari sepuluh persen, bahkan kurang, di sana sekitar 1,3 juta mungkin milik masyarakat kurang dari 200 ribu hektar, reforma agraria dalam sepuluh tahun yang lalu itu tidak berefek,” tambahnya. (T3)