JAKARTA – Pola kerja sama replanting (peremajaan) kelapa sawit milik petani dengan perusahaan besar atau disebut dengan manajemen satu atap, banyak yang menilai hanya merugikan para petani. Pasalnya dengan pola ini, petani plasma diharuskan menyerahkan sebagian lahannya untuk dikelola oleh pihak avails.

Namun perlu diketahui, Manajemen satu atap itu kata Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan Kementan, Herdrajat Natawidjaja, dasarnya adalah kesepakatan dan itu merupakan option, tidak ada dari peraturan menteri atau Direktur Jendral Perkebunan menyebutkan harus manajemn satu atap.

“Itu adalah keinginan para pihak, para avails, dan koperasi, tentu dengan berbagai pertimbangan,” ujarnya belum lama ini, di Jakarta.

Namun, dirinya mengamati dalam pelaksanaannya terkadang koperasi tidak selalu bisa mengaspirasikan anggotanya, sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Ditambah dengan terkadang dari kedua belah pihak tidak mematuhi draft-draft yang telah disepakati

Manajemen satu atap ini dalam konteks kedua belah pihak yang mana ada kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dalam option ini draft nya pun telah dijelaskan, tetapi terkadang tidak sepenuhnya diikuti, dipatuhi, dan memang dilapangan pengawasnya kurang.

“Intinya manajemen satu atap ini adalah option (keinginan atau kesepakatan) bukan keharusan,” jelasnya. (T3)

INFO SAWIT, SIMPANG AMPEK – Kepala Bidang Migas Energi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pasaman Barat, Jon Hutauruk di Simpang Ampek, menyebutkan, ada tiga pabrik perusahaan kelapa sawit di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang tidak memiliki izin kelistrikan.

Menurutnya padahal ketiga pabrik tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di daerah itu. “Benar, tiga perusahaan itu adalah PT Inkud Agritama, PT Bakri Plantation dan PTP Nusantara IV. Mereka melawan Undang-Undang dan bisa diancam pidana,” sebutnya pada Kamis, sebagaimana diberitakan Antara.

Ia menjelaskan, terkait hal itu, pihaknya telah beberapa kali mengirim surat teguran yang langsung ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat. Namun, hingga saat ini ketiga perusahaan itu belum melengkapi izinnya.

Menurutnya, berdasarkan Undang- Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 44 ayat 4 berbunyi setiap instalasi lisrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ( SLO).

Setelah sudah ada SLO barulah pemerintah bisa memberi izin kelistrikan. Bagi yang tak memiliki sertikat itu dijerat dengan pasal 49 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penyedian tenaga listrik tanpa izin operasi dipidana lima tahun dan denda maksimal Rp4 miliar.

“Ini sudah jelas mengangkangi undang-undang kelistrikan yang bisa dipidanakan. Setiap kali kami tanyakan selalu dijawab segera akan mengurusnya, kenyataan hingga saat ini tidak juga,”sebutnya.

Ia menyebutkan setiap perusahaan yang menggunakan genset dan turbin harus memiliki izin sertifikat dari pemerintah. (T3)

logo pertamina

INFO SAWIT, JAKARTA – Sebagai perusahaan migas terbesar milik negara, tentunya PT Pertamina (Persero) mendukung penuh upaya pemerintah untuk menggenjot pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan dapat mencapai sekitar 23% dari total bauran energi pada 2025.

Saat ini Pertamina telah mencanangkan pengembangan pembangkit listrik bebasis energi baru dan terbarukan sebesar 1,13 Gigawatt dan produksi biofuel sebesar 1,28 juta KL pada tahun 2019.

Sebagaimana dijelaskan Pertamina, Rabu, peningkatan kapasitas produksi pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan akan bersumber utama dari panas bumi, yaitu sebesar 907 MW, solar photovoltaic dan energi angin masing-masing 60 MW, biomassa 50 MW dan mini/microhydro dan ocean energy masing-masing 45MW dan 3MW.

Adapun, untuk biofuel sendiri  akan terdiri dari green diesel dengan kapasitas 0,58 juta KL per tahun, co-processing green diesel 0,14 juta KL per tahun, co-processing green gasoline 0,23 juta KL per tahun, bioavtur 257.000 KL per tahun, bioethanol  sebesar 76.000 KL/tahun, dan 10 ton per hari bio LNG plant.

“Pertamina berkomitmen untuk mencari sumber-sumber energi, termasuk energi baru dan terbarukan yang dapat digunakan untuk menopang kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Pertamina mempertimbangkan pula untuk masuk ke semua lini dari bisnis energi baru terbarukan, tidak sekadar menjadi offtaker, melainkan bisa juga menjadi produsen di bisnis hulu energi baru dan terbarukan,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto kepada InfoSAWIT di Jakarta. (T3) 

tbs

INFO SAWIT, NGABANG – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Kabupaten Landak melayangkan protes terhadap PTPN XIII Ngabang, terkait penetapan harga yang ditetapkan perusahaan.

Ketua Apkasindo Landak, Klemen Apui, menjelaskan, berdasarkan isi memo dari Direktur Produksi PTPN XIII di Pontianak pada 7 Agustus 2015 tentang penetapan pembelian  TBS wilayah II untuk Agustus 2015.

Dimana dalam surat tersebut memerintahkan agar General Manager DKB II yang meliputi daerah Ngabang, Parindu, dan Kembayan, untuk membeli TBS pihak III periode Agustus dengan harga Rp1.100.

“Kita dari Apkasindo Kabupaten Landak tidak menerima, karena ini sudah bertentangan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Peraturan itu adalah Permentan nomor 98 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan, kemudian Permentan nomor 14 tentang Pedoman penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun,” katanya dalam sebuah pernyataan

Sebagaimana dilansir Antara Kalbar, Rabu, Klemen menilai penetapan tersebut berlaku sepihak, hanya diperuntukkan bagi DKB II yang meliputi Ngabang, Parindu, dan Kembayan. (T3)