BAGANSIAPI-API – Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani di Kota Bagansiapi-api, Kecamatan Bangko dan sekitarnya turun antara Rp1.100/kg hingga Rp1.000/kg menjadi Rp1.000/kg dan Rp900/kg Menurut keterangan salah seorang petani sawit Bagansiapi-api, Rizal (40), turunnya harga TBS ini mungkin dipengaruhi jarak tempuh atau lainnya. Meski begitu kata petani sawit lainnya Anwar  (44), untuk musim panen bulan ini boleh dikatakan baik. Karena, kelapa sawitnya sudah kembali berbuah setelah melewati masa trek. 

“Waktu trek, sawit tidak berbuah. Tapi, masa panen kali ini, sawit sudah berbuah. Sekali panen bisa mencapai 8 pikul,’’ terangnya seperti dilansir Riau Pos, Kamis (30/4/2015). (T3)

JAKARTA – Bumitama Agri Ltd mencatatkan operasional kinerja perusahaan pada kuartal pertama 2015 (1Q2015). Tercatat  total produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mengalami pertumbuhan 17,1% menjadi 693.501 metrik ton (MT) dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar 592.036 MT.

Sementara itu, berdasarkan data yang dikeluarkan perusahaan, Senin (27/4/2015), tercatat produksi minyak sawit mentah (CPO) naik 16% dari 138.240 MT pada 1Q2014 menjadi 160.391 MT.

Sedangkan produksi palm kernel (PK) pada 1Q2015 naik 16,1% menjadi 30.576 MT dari 25.728 MT. (T3)

JAKARTA – Pada akhir Maret 2015, total area tertanam PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) mencapai 133.197 hektar (ha). Untuk kelapa sawit sendiri perseroan telah menanam sampai 82%, sisanya ditanami karet sebesar 15% dan tanaman lainnya 3%.

Dalam keterangannya, Kamis (30/4/2015), perseroan menyebutkan pada kuartal ini penambahan lahan kelapa sawit yang baru menghasilkan mencapai 1.473 ha, sehingga lahan menghasilkan untuk tanaman kelapa sawit menjadi 78.877 ha. (T3)

PEKANBARU – Limbah lumpur dari galian tanah timbun PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Desa Kesumbu Ampai Sebanga Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mengakibatkan 8 hektar tanaman kelapa sawit milik warga setempat rusak.

Mansur Damanik (56), pemilik lahan sawit itu merasa dirugikan, karena selain lahannya rusak lumpur itu juga menyebabkan gatal-gatal pada kulit.

“Tanaman sawit klien kita sudah 8 tahun ditanam seluas 13 hektar. Selama ini tidak pernah mengalami banjir lumpur. Namun setelah adanya galian PT CPI disebelah lahan klien kami, 8 hektar tanaman sawit klien kami menjadi rusak,” terang kuasa hukum Mansur Damanik, Artion SH, Selasa (28/04/2015), seperti ditulis Berita Riau.

Ia menjelaskan, bahwa galian itu merupakan perbuatan melawan hukum karena menyebabkan tanaman pohon sawit milik Mansur Damanik menjadi rusak dan tak produktif lagi.

“Bekas galian mereka (PT CPI) menghasilkan limbah berupa lumpur, dari keterangan warga sekitar, limbah lumpur itu mengakibatkan tangan gatal kalau menyentuhnya, tanaman sawit menjadi layu dan terancam mati, jelas ini menyebabkan kerugian atas hak kebendaan dari klien kami,” jelasnya. (T3)

PEKANBARU – Rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi para buruh yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di lahan gambut.

Pasalnya, kata Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Riau, dengan revisi PP tentang gambut tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi sekitar 220 ribu lebih buruh perkebunan dan industri kertas di Riau.

Seharusnya regulasi pemerintah memberikan bermanfaat bagi rakyat bukan justru menyengsarakan kaum buruh.

“Pertanyaan kita dengan adanya regulasi memperbaiki peraturan baru, apakah itu tidak berdampak kami (buruh),” ujar Koordinator Wilayah KSBSI Riau, Patar Sitanggang, Rabu (29/4/2015), seperti dilansir Antara Riau.

Sebelumnya pelaku usaha melakukan protes dan meminta untuk dilakukan revisi karena ada klusul yang membatasi dengan pemberlakuan tinggi muka air pada lahan gambut 0,4 meter (40 cm).

Peraturan tersebut yang berisi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut meliputi perencanaan, kemudian perizinan, lalu pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta pemberlakuan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha yang melanggar.

“Lalu bagaimana ketika setelah dilakukan revisi. Apa tidak terjadi pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja?. Kemudian masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai petani misalnya sawit, tapi tidak boleh melakukan budi daya di lahan gambut?,” tandasnya. (T3)